Suara Pembaca

CIMB Niaga dan PT. Jaringan Selera Asia, Salah Siapa?

Posted on

Bogor – Pada 16 September 2005 saya mendapatkan persetujuan KPR yang diberikan oleh Bank Niaga cabang Falatehan. KPR diberikan untuk pembelian 1 unit rumah di Perumahan Griya Cendikia, Bogor dengan developer PT. Jaringan Selera Asia. Copy surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan rumah dijanjikan akan selesai paling lambat satu tahun sejak akad kredit.

Namun sampai saat ini surat surat yang dijanjikan ternyata tidak ada. Saya mengajukan kredit berdasarkan fasilitas Home Loan karyawan dari perusahaan dimana saya bekerja, bekerja sama dengan dengan Bank Niaga (Saat ini CIMB Niaga). Saat ini saya ingin melakukan taking over kredit karena ada yang berminat membeli rumah saya tersebut Customer service CIMB Niaga menghubungi saya dan meminta saya untuk membuka rekening CIMB Niaga untuk proses pembayaran cicilan bulanan, karena saya tidak bekerja lagi di Allianz Utama Indonesia. Karena saya bermaksud akan segera melunasi pinjaman tersisa tersebut maka saya menolaknya. Informasi proses pelunasan ini sudah saya sampaikan pada bulan Oktober 2011 ketika rumah saya ada yang berminat untuk membeli.

Namun pembelian rumah batal, karena pihak Bank Niaga mengulur-ulur waktu pengurusan taking over kredit ke calon pembeli rumah saya dan tidak bisa menyerahkan sertifikat rumah sesuai waktu yang kami minta. Menurut informasi terakhir yang saya terima dari marketing yang mengurus taking over credit, PT. CIMB Niaga perlu waktu untuk memproses sertifikat rumah saya tersebut.

Hal ini disebabkan karena pejabat yang berwenang dari PT. CIMB Niaga sedang ke luar negeri. Saat ini saya tidak bisa membayar cicilan bulan Januari karena pihak customer service tidak mau memberitahukan nomor rekening dimana saya bisa mentransfer cicilan. Mohon bantuan pihak PT. CIMB Niaga untuk menjembatani persoalan ini, saya berniat melunasi sisa hutang, dan saya ingin saat pelunasan hutang tersebut, pihak bank CIMB Niaga sudah menyiapkan sertifikat rumah yang menjadi hak saya tersebut. Sebagai informasi, saya sudah dihubungi oleh pihak Customer Care CIMB Niaga, dimana penjelasan dari pihak bank, bersifat sepihak Saya tidak mengerti dengan formulir yang Anda kirim.

Yang terjadi adalah penjelasan secara sepihak dari Ibu Thea bahwa posisi CIMB NIAGA sama dengan posisi nasabah yaitu sebagai korban developer. Pertanyaan saya belum terjawab, yaitu adanya pernyataan dan informasi dari CIMB NIAGA mengenai kapan sertifikat atas rumah dan tanah yang menjadi hak saya akan diserahkan ke saya. Karena walau bagaimanapun adalah menjadi hak nasabah ketika kredit dilunasi, maka bank berkewajiban menyerahkan surat / sertifikat terkait. Saya mengharapkan penjelasan melalui email, mengenai sudah sampai dimana proses sertifikat saya tersebut karena bulan ini hutang saya akan segera saya lunasi dan saya minta ada pernyataan dari Bank CIMB Niaga mengenai perkiraan waktu lamanya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sertifikat rumah saya ini. Panjang lebar saya berargumentasi dengan Ibu Thea, malah pembelaan diri dari pihak CIMB Niaga yang saya terima, tidak ada pengakuan dari bahwa ada kelalaian dari pihak bank yang tidak menegur developer dan memberitahu nasabah bahwa bank (dalam hal ini juga nasabah) berurusan dengan developer bermasalah.

Terbukti, 1 tahun setelah akad kredit seharusnya CIMB NIAGA sudah mengetahui bahwa Developer tidak memenuhi janji untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan serta menindak Developer tersebut dengan tegas. 7 tahun saya ambil kredit, giliran akan dilunasi, CIMB NIAGA mangkir. Tolong puaskan pernyataan nasabah yaitu ada pernyataan dari Bank CIMB Niaga mengenai perkiraan waktu lamanya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sertifikat rumah saya. Kalau saya diminta harus menandatangani surat dengan kalimat : “dengan surat ini saya menyatakan telah memahami dan menyetujui penjelasan dari pihak PT . Bank CimbNiaga, Tbk” maka dengan ini saya nyatakan bahwa saya tidak paham dan tidak setuju dengan penjelasan Bank Niaga.

Saya akan menandatangani dokumen ini apabila bank niaga bisa menjawab pertanyaan saya dengan menyebutkan tenggat waktu kapan sertifikat tersebut ready apabila proses pelunasan hutang saya lakukan. Apabila tidak ada jawaban resmi dari Bank CIMB Niaga sampai tanggal 1 Maret 2012, maka saya akan meneruskan info ini ke Media lainnya dan akan menempuh jalur hukum.

Salam,

Ana Nani Kuswanti
Tiwir VIII – Blendung RT 004/ RW 023, Sumbersari Moyudan Sleman
Yogyakarta

http://www1.kompas.com/suratpembaca/read/30515
Advertisements

KPR Syariah yang tidak Syariah

Posted on

Agung Trisnadi – suaraPembaca

Depok – Pada bulan Februari 2011 saya membeli Rumah di perumahan Bojong Gede Green Garden Blok E no. 6 dari Developer Riscon Realty dan saya mendapat persetujuan Pembiayaan KPR melalui bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim serta telah akad kredit di bulan Februari.

Sampai saat ini setelah 8 bulan (Oktober) rumah belum juga selesai, padahal dari awal oleh Riscon dan bank DKI Syariah menjanjikan dalam 6 bulan akan selesai. Termasuk luas tanah yang saya anggap tidak sesuai dengan data saat ditawarkan kepada saya.

Saya menggunakan KPR Syariah dengan harapan agar lebih tenang dan saling menguntungkan diantara semua pihak baik Developer, bank dan Konsumen. Namun saya kira disini konsumen telah di rugikan karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya untuk membayar DP dan Angsuran selama 8 bulan padahal didalam persetujuan pembiayaan bank DKI Syariah dalam 6 bulan saja.

Bagaimanakah peran Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi praktek ekonomi yang menggunakan sistem syariah ini. Saya mohon kepada pihak-pihak terkait dapat melakukan tanggung jawabnya kesesuai kesepakatan tanpa ada yang dirugikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kita sepakati bersama.

Agung Trisnadi
Perum Oma Indah Blok S9/9 Sukatani Cimanggis, Depok
agoeng.trisna@gmail.com
081511575575

http://us.suarapembaca.detik.com/read/2011/10/17/143827/1745805/283/kpr-syariah-yang-tidak-syariah

Khawatir Sertifikat Tanah di KPR Niaga Ada atau Tidak

Posted on

Jakarta – Saya adalah nasabah KPR Bank Niaga sejak November 2006 dengan Loan No: 800105055724 dan PK No: 080060001038. Akad Notaris antara Pihak Pengembang, Bank Niaga, dan Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sudah dilakukan pada bulan April 2008. Sertifikat-sertifikat tanah serta Akta Jual Beli (AJB) sudah dikonfirmasi selesai oleh Notaris (PPAT: Ibu Ima Rangganis) per Oktober 2008.

Pada bulan yang sama juga Sertifikat Tanah dan AJB sudah dikirimkan oleh pihak notaris ke Bank Niaga. Jadi seharusnya semua kopi sertifikat tanah, AJB, dan bukti bayar PBB tahun 2008 sudah ada di database Bank Niaga.

Permasalah muncul ketika saya sebagai nasabah hendak meminta kopi sertifikat tanah, AJB, bukti bayar PBB yang merupakan hak saya sebagai nasabah KPR ke Bank Niaga. Bukti-bukti kopi ini sangat dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan rumah yang saya tempati.

Tetapi, sejak Oktober 2008 sampai saat ini setiap kali saya menghubungi Bank Niaga di nomor 021 631-3313 (ini nomor yang diberikan oleh Sales Bank Niaga jika kita mau meminta kopi sertifikat – Sales: Bapak Andhita Andrianto) selalu nada panggil tanpa pernah ada yang mengangkat. Pernah sekali tersambung dengan salah satu Staff Bank Niaga di tahun 2008 (saya lupa detail-nya) dan dijanjikan akan dikirim paling lambat 10 hari kerja. Tapi, tidak pernah tiba sampai tahun 2008 habis.

Setelah mencoba berkali-kali lagi akhirnya saya berhasil berbicara dengan Ibu Ayu pada tanggal 12 Februari 2009 jam 11:00 AM dan dijanjikan bahwa kopi-kopi berkas akan dikirimkan paling lambat 10 hari kerja. Tetapi, sampai sekarang 1 April 2009 kopi berkas berkas tersebut tidak pernah sampai.

Saya jadi khawatir apakah sertifikat tanah, AJB, dan bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pernah di kirimkan oleh notaris ke Bank Niaga benar-benar ada atau tidak? Kalau ada kenapa kopinya tidak segera dikirim (baik diminta atau tidak)?

Kalau tidak ada kenapa kami sebagai nasabah tidak diinformasikan apakah status suratnya bermasalah atau bagaimana? Apakah nanti kalau saya sudah lunas hutang-hutang KPR saya akan mendapatkan semua sertifikat-sertifikat yang dijaminkan di bank atau tidak?

Lalu kenapa nomor telepon tersebut sulit sekali dihubungi? Terima kasih.

Stefanus Didi Hartanto
Bintaro Blok PB-30/70 Bintaro Sektor IX Tangerang
stefanus.didi@gmail.com
0818150816
http://suarapembaca.detik.com/read/2009/04/03/100619/1109523/283/khawatir-sertifikat-tanah-di-kpr-niaga-ada-atau-tidak

CIMB Niaga Dimana Sertifikat Saya?

Posted on

Jakarta – Pada tanggal 18 Juni 2010 saya melakukan pelunasan rumah yang yang beralamat di Villa Melati Mas Regency Serpong, kepada bank CIMB Niaga. Namun hampir satu tahun sudah saya menunggu dan tidak ada kepastian dari CIMB Niaga perihal sertifikat saya.

Berbagai macam alasan mereka sampaikan, saya menanyakan kompensasi apa yang CIMB Niaga berikan, mereka menjawab tanpa beban. Karena menurut mereka kesalahan ada dipihak notaris, sedangkan saya pernah terlambat membayar angsuran saya didenda Rp 50 ribu sehari dan saya membayar ke CIMB Niaga dan bukan ke notaris.

Pertanyaan saya pada bank CIMB Niaga : Dimanakah sebenarnya sertifikat rumah saya berada? Kapankah Sertifikat saya keluar? Dimana tanggung jawabmu atas keterlambatan yang hampir satu tahun?

Danny P Hutagalung
Villa Melati Mas Regency Blok A 11/22 Serpong
igo.nugroho@gmail.com
081548672159

(wwn/wwn)

http://suarapembaca.detik.com/read/2011/06/04/095825/1652926/283/cimb-niaga-dimana-sertifikat-saya

KPR Niaga Lunas, Sertifikat Entah Kemana

Posted on

Nurwahyudin Sarbini – suaraPembaca

Yogyakarta – Tengah tahun 2005 saya mengajukan KPR untuk rumah di Griya Kencana Asri Cilebut Bogor ke CIMB Niaga. KPR saya disetujui untuk jangka waktu kredit 10 tahun.

Juni 2011, dengan beberapa skenario pribadi terhadap dana terbatas yang saya miliki, saya lunasi sisa KPR di CIMB Niaga lebih cepat dari rencana.

Pada saat saya mengambil sertifikat di CIMB Niaga, pihak Kredit Admin menginformasikan bahwa sertifikat rumah saya tidak ada di CIMB Niaga. Bahkan IMB rumah saya pun tidak ada. Alasan yang disampaikan adalah bahwa developer perumahan Griya Kencana Asri belum memberikan sertifikat dan IMB ke CIMB Niaga.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin CIMB Niaga ceroboh mengucurkan dana ke developer tanpa adanya sertifikat rumah sebagai jaminan atas dana yang diberikan. Pihak CIMB Niaga menginformasikan bahwa setelah 7 hari dari saya berencana mengambil sertifikat tersebut, akan ada dari Bagian Litigasi yang akan menghubungi saya untuk win-win solusinya.

Tapi bahkan sampai 2 bulan lebih setelahnya pun tidak ada yang menghubungi saya. Saya sudah beberapa kali menghubungi call center CIMB Niaga 14041 dan juga melayangkan fax ke After Sales Services untuk meminta kejelasan namun juga tidak ada respon.

Nurwahyudin Sarbini
Jl Mangkubumi No 20-22 Jogjakarta
nsarbini@gmail.com
0817140271

(wwn/wwn)

http://suarapembaca.detik.com/read/2011/09/13/160918/1721463/283/kpr-niaga-lunas-sertifikat-entah-kemana

Beli rumah KPR Dikerjai Developer

Posted on

Selamat Pagi, salam kenal saya kepada Bapak Wahyu dkk. Nama saya Hadi Wahyudi.
Sudah sering kali mengikuti rubrik konsultasi dan artikel hukum yang Bpk asuh ini, dengan harapan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum ini, dalam hal ini ada permasalahan yang akan di tanyakan kepada Bpk, semoga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi.
Sekitar setahun yang lalu saya membeli rumah KPR di daerah tangerang dengan sistim tunai bertahap (cicilan hanya setahun) yang telah saya lunasi semuanya dan sekitar 3 hari yang lalu menandatangi AJB. Setelah tandatangan tersebut ada berita acara penyerahan kunci rumah kepada pembeli. Ternyata dalam berita acara penyerahan kunci rumah ada kalimat yang intinya “bahwa rumah telah sesuai dengan specifikasi”, padahal dalam kenyataan rumah tersebut ada beberapa kekurangan yang tidak terpenuhi oleh pihak developer sesuai dengan brosur yang ada yaitu sumur pantek dan jaringan listrik PLN.
Pihak developer hanya memberikan pompa listrik dan jaringan listrik dari PLN untuk sementara memakai listrik “Pesta” dan pemelik rumah harus menyediakan alat berupa kabel, NCB dan alat lainnya (menurut karyawan developer jaringan listrik PLN menunggu 3 bulan lagi). Dalam permasalahan tersebut di atas karena tidak sesuai dengan apa yang ada di brosur maka saya sebagai pihak pembeli tidak mau menandatangani penyerahan kunci, dengan konsekwensi tidak menerima kunci rumah tersebut.
Yang ingin saya tanyakan adalah :
1. Apakah langkah saya tersebut di benarkan secara hukum mengingat seluruh kewajiban sebagai pembeli sudah dilunasi dan menuntut hak saya kepada developer.
2. Bagaimanakah status hukum AJB yang saya tandatangani tersebut dapat berakibat buruk bagi terbitnya sertifikat HGB saya (ditunda pengurusunnya). oh ya pak sewaktu menandatangani AJB di hadapan petugas semua kelengkapannya (Surat kuasa dan surat pernyataan) semuanya dalam keadaan kosong tanpa ada tulisannya, bagaimanakah segi keamanannya dari penyalahgunaan..
3. Apakah kasus yang di atas tersebut dapat dikatagorikan dan masuk ruang lingkup UU Perlindungan Konsumen.
4. Bagaimanakah langkah saya agar supaya pihak developer memenuhi hak saya, dan langkah apa saja jika pihak developer tetap tidak mau memenuhi tuntutan saya ini.
5. Adakah Tip-tip lain dari Bpk untuk membeli rumah KPR/pribadi secara aman. Demikian permasalahan ini saya sampaikan kepada Bpk dengan harapan dapat memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang saya hadapi ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bpk atas jawabannya.
wassalam

JAWAB :

1). Tindakan Anda tidak mau menandatangani penyerahan kunci karena rumah (objek pembelian) diserahkan tidak sesuai dengan spefikasi bangunan yang ditawarkan, secara hukum terutama dari segi perlindungan konsumen, tindakan anda tersebut adalah tindakan yang tepat dan benar.
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen secara tegas mengatur tentang hak-hak konsumen seperti :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
2) Oleh karena anda tidak menandatangani berita acara penyerahan kunci, mungkin, sedikit banyaknya pengurusan sertifikat HGB “agak” tertunda akibat “pembalasan” dari Developer. Tapi anda tidak perlu khawatir, tho itu memang masih tanggung jawab dari si developer.
Mengenai formulir surat kuasa dan pernyataan dalam keadaan kosong, dari segi keamanan dam penyalahgunaan tentunya sangat riskan dan berpotensi besar untuk dilanggar. Kalau Anda kelak dikemudian hari merasa dirugikan, ada baiknya si developer tersebut anda adukan kepada pihak berwajib tentang tindakannya yang merugikan tersebut.
3) Yup, kasus anda memang masuk dalam lingkup UU Perlindungan konsumen.
4) Agar developer memenuhi hak anda, anda dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Perlindungan Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Jika Developer tetap tidak mau memenuhi tuntutan, Anda selaku konsumen dapat langsung menggugat si Developer tersebut melalui Pengadilan.
5) Tip2 dari saya mungkin tepatnya tips untuk menyelesaikan masalah yang biasanya timbul dalam hubungan konsumen Vs Developer seperti :
a. Jadwal serah terima rumah :
Pastikan jadwal serah terima rumah tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan AJB. Jangan menerima saja klausul dalam PPJB karena sering menempatkan konsumen dalam posisi lemah. Misalnya, bila terlambat mencicil didenda satu permil per hari. Sebaliknya, kalau serah terima rumah telat, developer hanya dikenai pinalti terbatas. Bila hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, jangan ragu meminta developer memperbaikinya.Pastikan Anda meneken PPJB dengan developer atau pihak lain yang dikuasakan developer. JANGAN TANDA TANDANGAN FORMULIR KOSONG. Sebaiknya proses PPJB juga dilakukan di hadapan notaris/PPAT yang Anda pilih atau dari developer. Minta draft PPJB sebelum membayar uang muka. Tak perlu khawatir transaksi batal karena kecerewetan Anda. Masih banyak pilihan rumah lain.
b. Spesifikasi bangunan tidak sesuai janji.
Dalam brosur developer hanya menyebutkan spesifikasi material secara umum. Minta developer menyebutkan spesifikasi material itu dalam PPJB atau AJB. Cek pembangunan rumah untuk memastikan spesifikasi bangunannya memang sesuai janji. Bila melenceng sejak awal Anda bisa mengoreksi.
c. Bangunan tidak rapi
Problem ini terkait kualitas pemborong yang dipakai developer, Kalau kualitas rumah tetap tidak sesuai janji, jangan mau meneken berita acara serah terima.
d. Pembangunan tidak sesuai konsep awal
Pengembangan perumahan memiliki master plan (rencana induk) dan site plan (rencana tapak yang lebih detail). Tapi, master plan dan site plan hanya informasi peruntukan lahan: permukiman, fasilitas termasuk ruang terbuka, prasarana dan utilitas seperti jalan, selokan, dan jaringan listrik. Konsep pengembangan perumahan tidak tergambar di master plan. Developer bisa membangun dengan konsep apapun sepanjang tidak menyalahi master plan dan site plan. Mungkin ada fasilitas yang wajib disediakan seperti sekolah, klinik, dan rumah ibadah. Tapi, boleh jadi developer hanya wajib menyediakan lahan. Sementara fasilitas seperti mal atau club house bersifat opsional.Karena itu kalau developer berkoar akan mengembangkan rumah taman bergaya klasik dilengkapi club house, tak ada yang bisa Anda pegang kecuali komitmennya. Yang diperjanjikan dalam PPJB dan AJB hanya rumah. Upaya yang bisa dilakukan agar janji itu dipenuhi, adalah dengan membeli di perumahan yang dikembangkan developer dengan reputasi cukup baik.Selebihanya lebih baik berkonsentrasi memastikan posisi rumah: jauh dari gardu listrik, tidak di bawah saluran listrik tegangan tinggi, tidak akan tergusur jalan tol, dan lain-lain. Untuk itu cek langsung ke lokasi karena semua itu tidak tergambar di master plan.
e. Ukuran kaveling tidak sesuai sertifikat
Kasus ini biasanya terjadi pada kaveling sudut (hook) atau di pinggir blok yang memiliki sisa tanah. Untuk menangkalnya, lihat denah kaveling hasil pengukuran kantor pertanahan. Tanyakan juga sistem developer menghitung luas bangunannya. Kalau kurang yakin, minta diukur ulang. Kekurangan hingga lima persen masih bisa ditoleransi.Pastikan ukuran kaveling resmi tercantum dalam PPJB dan AJB termasuk posisinya di site plan. Untuk itu tambahkan klausul sanksi bagi developer bila saat serah terima, luas kaveling tidak sesuai AJB. Lakukan transaksi di hadapan notaris/PPAT. Sebaiknya beli rumah dengan fasilitas KPR karena bank akan ikut memastikan luas kaveling dan bangunannya.
f. Kaveling dipindahkan tanpa persetujuan konsumen
Masalah ini bisa diantisipasi dengan meminta developer menambahkan klausul pemindahan posisi kaveling dalam PPJB. Untuk itu di PPJB pastikan posisi kaveling Anda sesuai site plan.
g. Komplain tidak ditanggapi selama masa garansi
Ini juga bisa diatur dalam PPJB. Sampaikan komplain secara lisan dan tertulis, dan pastikan developer menerimanya. Bila tidak ditanggapi, tak ada salahnya menulis surat di koran, meminta bantuan asosiasi developer, atau bahkan membawa kasusnya ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau YLKI. Problem juga bisa diminimalisir dengan mencek proses pembangunan, agar Anda mengetahui sejak dini potensi masalah pada rumah dan segera meminta developer mengatasinya. Cek secara seksama kondisi rumah sebelum serah terima, termasuk kondisi utilitasnya.Pengelolaan lingkungan tidak memuaskan. Selama masa pengembangan, pengelolaan lingkungan biasanya ditangani estate management yang dibentuk developer, didukung estate regulation berikut iuran pengelolaan (IPL)-nya. Anda bisa melihat kualitas pengelolaan dan estate regulation itu saat membeli rumah. Bila kurang sreg Anda bisa mencari rumah lain, atau meneruskan transaksi dan bersama penghuni lain membentuk perhimpunan untuk mendesakkan perbaikan. Dalam hal ini harus jelas standar pengelolaan lingkungan yang diinginkan, karena akan berujung pada nilai iuran yang harus dibayar.

Pengalaman KPR Niaga dan PT. Jaringan Selera Asia

Posted on

Jakarta – Pada bulan Agustus 2005 saya mendapatkan persetujuan KPR yang diberikan oleh Bank Niaga cabang Tebet. KPR diberikan untuk pembelian 1 unit rumah di Perumahan Griya Cendikia, Bogor dengan developer PT. Jaringan Selera Asia.

Copy surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan rumah dijanjikan akan selesai paling lambat 1 tahun sejak akad kredit. Namun sampai sekarang, Juli 2011 surat surat yang dijanjikan ternyata tidak ada.

Bank Niaga selaku pemberi KPR sampai sekarang tidak mempunyai surat surat penting seperti IMB, SHGB yang seharusnya ada di tangan Bank Niaga. Ketika saya menanyakan hal ini ke pihak Bank Niaga, mereka terkesan menyalahkan saya dan lepas tangan.

Saya tidak akan mengambil KPR di Bank Niaga bila Bank Niaga tidak menyetujui permohonan KPR saya. Menjadi pertanyaan saya kenapa Bank Niaga menyetujui permohonan KPR saya tetapi surat surat penting yang berhubungan dengan rumah dan tanah tidak ada di tangan Bank Niaga?

Saya sangat dirugikan dengan keadaan ini, bila saya berhenti membayar cicilan KPR, rumah yang saya cicil akan disita oleh Bank Niaga. Juga cicilan yang sudah saya bayar selama hampir 6 tahun akan hilang begitu saja. Tetapi bila saya tetap mencicil sampai lunas, saya tidak akan mendapatkan surat surat rumah dan tanah saya yang menjadi hak saya.

Bambang Kalbuadi
Griya Cendikia Blok D3/6 Gunung Sindur, Bogor
bambang.kalbuadi@yahoo.co.id
08129487856

http://us.suarapembaca.detik.com/read/2011/07/04/103219/1673734/283/pengalaman-kpr-niaga-dan-pt-jaringan-selera-asia