Kalau Anda Cuma Debitor Kecil

Posted on

MENJADI pengutang yang baik dan taat membayar cicilan ternyata cuma menambah beban mental. Kira-kira musibah semacam itulah yang dialami Nyoman Mantra. Alkisah, Nyoman mendapat rezeki nomplok. Berbekal rezeki itu, pria yang bekerja di perusahaan penerbitan ini ingin segera melunasi cicilan kredit rumahnya yang tersisa. “Agar tak terus-menerus menjadi beban,” katanya sumringah. Ia juga ingin supaya status kepemilikan rumahnya menjadi jelas. Maksud Nyoman sederhana. Bila sewaktu-waktu ia mau menjual atau mengalihkan rumah tersebut ke pihak lain, urusannya menjadi lebih gampang. Namun, bukannya berlangsung mulus, proses pelunasan dan pengambilan sertifikat rumah justru membuat pria Bali itu pusing tujuh keliling. Apa pasal? Duduk perkaranya begini. Rumah yang ditempatinya itu dulu dibeli secara kredit lewat Bank Papan Sejahtera (BPS). Belakangan, pemerintah melikuidasi bank kepunyaan pengusaha Hashim Djojohadikusumo itu. Untuk mengangsur kreditnya, Nyoman kemudian diminta meneruskan pembayaran ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Bank Central Asia (BCA). Perintah itu pun dilaksanakan Nyoman sebagaimana mestinya. Tapi, tatkala ia hendak melunasi sisa cicilan dan mengambil sertifikat rumah, petugas BPPN Unit Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang ditemuinya malah hanya bisa menggelengkan kepala. Menurut petugas itu, unit KPR BPPN tak memiliki data yang valid mengenai pembayaran kredit Nyoman. Penjelasan itu kontan membuatnya terheran-heran. Kekhawatiran dan ketidakjelasan campur aduk jadi satu. Bagaimana nasib cicilan yang telah dibayarkannya selama ini? Apakah hilang begitu saja bak ditelan bumi? Ia benar-benar terguncang. Namun, sesial-sialnya Nyoman, ternyata dia tidak sendirian. Kabarnya di BPS saja ada 8.000 nasabah KPR yang senasib dengannya. Belum lagi nasabah di bank lain yang juga ditutup atau dibekukan pemerintah. Orang-orang BPPN memang kewalahan mengelola rekening para nasabah KPR itu. Maklum saja, jumlahnya mencapai puluhan ribu dengan nilai triliunan rupiah. Apalagi mereka harus bekerja cepat. Belum sempurna pembukuannya ditata, BPPN, misalnya, harus segera menjual kembali portofolio kredit tersebut untuk memenuhi target penerimaannya. Sampai saat ini BPPN setidaknya sudah dua kali menjual pinjaman KPR ke pihak lain. Pada penjualan pertama, Agustus tahun lalu, mereka melepas 11.313 rekening nasabah dari 14 bank beku kegiatan usaha (BBKU). Kredit senilai Rp 328 miliar itu dibeli Bank Danamon dengan harga Rp 128 miliar. Kemudian mereka menjual lagi kredit dari 12.038 nasabah di sejumlah bank beku operasi (BBO), bank beku kegiatan usaha (BBKU), bank take-over (BTO), ataupun bank rekap senilai Rp 781 miliar kepada Bank Artha Graha dengan nilai penawaran Rp 389 miliar. Dengan penjualan secara putus tersebut, tanggung jawab penanganan portofolio kredit selanjutnya beralih ke pihak bank pembeli. “BPPN tak ikut campur tangan lagi dalam penagihan portofolio kredit KPR tersebut,” kata Kepala Divisi Komunikasi BPPN, Suryo Susilo. Tapi kewajiban BPPN rupanya belum tuntas. Mereka masih harus mengelola portofolio KPR eks Bank Papan Sejahtera yang telah dijual ke Bank Dagang Negara (kini menjadi Bank Mandiri), BNI, dan Bank Niaga. Gawatnya, kredit itu kemudian dialihkan lagi ke BPPN sebagai penukar suntikan rekap yang diterima bank-bank tersebut. Bisa dibayangkan betapa sulit BPPN menangani portofolio kredit yang berpindah-pindah ini. Lagi pula, portofolio itu tak termasuk aset yang bisa ditangani secara langsung. Dan data-data debitor yang terkait sulit diverifikasi, “karena secara teknis tak ditangani langsung oleh BPPN,” kata Suryo, mengungkapkan lebih jauh. Sebaliknya, bank pembeli KPR juga kewalahan ketika semua data dan dokumen kredit diangkut ke BPPN. Hal itu dialami Bank Niaga, yang membeli kredit eks BPS senilai Rp 40 miliar. “Kami membeli kredit itu tahun 1997 untuk menambah portofolio kredit usaha kecil (KUK). Ketika itu para nasabah tetap membayar ke Bank Papan Sejahtera,” kata Direktur Perbankan Individu Bank Niaga, Dian A. Soerarso. Nah, gara-gara aksi main angkut itu, posisi bank yang dulu dikenal sebagai bank swasta pribumi yang solid itu ujung-ujungnya malah rawan. Soalnya, dia praktis tak memiliki bukti kepemilikan sama sekali selain sehelai perjanjian dengan BPS. “Kami sama sekali tak memegang data apa pun. Yang ada di tangan kami cuma perjanjian jual-beli antara Bank Niaga dan Bank Papan,” ujar Dian. Untuk menyelesaikan masalah ini, BPPN memutuskan untuk mengalihkan kembali portofolio tersebut ke bank asalnya. Tujuannya agar para debitor bisa kembali dilayani oleh bank bersangkutan. Portofolio KPR eks BPS dari Bank Niaga, misalnya, per November lalu telah dikembalikan ke Bank Niaga. Juga, kredit eks BPS yang telah dijual ke Bank Mandiri dan BNI akan diselesaikan dengan cara serupa. Namun, bukan berarti urusan KPR sudah berakhir. Penjualan kredit ke pihak lain, yang mestinya sudah di luar tanggung jawab BPPN, ternyata menimbulkan masalah yang masih menyeret-nyeret agen penyehatan perbankan itu. Kualitas administrasi yang buruk sekali juga menambah ruwet masalah. Akibatnya, banyak setoran debitor yang belum tercatat dalam pembukuan karena tak teridentifikasi (seperti kasus yang menimpa Nyoman), sehingga terpaksa masuk kategori kewajiban lainnya. Selain itu, dulu tak pernah ada pemberitahuan secara resmi mengenai pengalihan portofolio kredit milik debitor KPR dari kreditor lama ke kreditor baru. Hal itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan PP No. 17/1999. Di sana disebutkan, BPPN berwenang mengalihkan piutang melalui perjanjian cessie kepada kreditor lain, tanpa harus memberitahukan sebelumnya. Dan hal ini sesuai dengan isi perjanjian kredit dari bank asal. Ternyata, di luar berbagai kesemrawutan itu, masih ada kelemahan administrasi yang lain. Kelemahan itu menyebabkan jaminan debitor ikut terbawa ke bank yang memenangi tender, yaitu Bank Danamon dan Bank Artha Graha. Tapi, biasanya kalau ada kasus salah kirim seperti itu, jaminannya bisa segera ditarik kembali. Nah, ketiga persoalan tersebut tecermin dalam jumlah clawback (pengembalian barang dagangan atau dagangan yang batal dijual, karena alasan-alasan tertentu) yang meliputi 2.800 rekening pada penjualan aset tahap pertama dan 2.800 rekening pada penjualan tahap kedua. Alasan pengembalian barang itu beragam, termasuk kenyataan bahwa dokumen tak lengkap. Atau, kendati portofolio kreditnya sudah dijual, jaminannya tak diketemukan. Juga ada kasus cross colateral (sebuah jaminan yang digunakan untuk berbagai fasilitas kredit) yang tersasar atau salah alamat, misalnya ke salah satu bank pembeli portofolio. Padahal seharusnya jaminan tersebut dikembalikan ke BPPN. Menghadapi berbagai persoalan itu, BPPN tentu saja terimbas sial. Bahkan kecipratan sumpah-serapah. Soalnya, para debitor itu selama ini cuma berurusan dengan BPPN. Jadi, diperlukan satu jalan keluar. Tapi bagaimana caranya? “BPPN perlu melakukan rekonsiliasi atas semua data yang dimilikinya,” demikian Dian menyarankan. Sedangkan menurut Suryo, semua keluhan pasca-penjualan portofolio kredit akan ditampung dan ditindaklanjuti oleh bank-bank pembeli. Selanjutnya bank-bank tersebut akan berunding dengan BPPN guna mencari solusi terbaik. Prinsipnya, BPPN akan menerima clawback selama kriterianya terpenuhi, yaitu jaminan tak ada atau jaminan bukan atas nama debitor yang telah melunasinya, walaupun nama depannya sama. Tapi proses seperti ini akan makan waktu lama karena perlu verifikasi jumlah outstanding (pokok utang, bunga, dan denda) dari debitor yang bersangkutan. Apalagi sering ada ketidakcocokan data antara bank asal dan debitor. Penyebabnya bisa bermacam-macam, antara lain karena dokumen yang diterima BPPN dari bank asal tidak lengkap atau datanya amburadul. Bila bank asalnya masih beroperasi, terhadap data yang tak lengkap itu bisa segera dilakukan cross check. Tapi, tutur Suryo, “Jika banknya sudah tutup, kami sulit melakukan verifikasi.” Terlebih jika bank asalnya sengaja menghapus data-data itu seperti dilakukan beberapa bank yang dibekukan pada tahun 1999 lalu. Jadi? Debitor kecil yang sepatuh Nyoman tampaknya masih harus sabar menunggu. Ironis, memang. BPPN, yang terbiasa mengurusi kredit macet triliunan rupiah milik Sjamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, atau Marimutu Sinivasan, terbukti harus “angkat tangan” ketika menangani debitor kecil seperti Nyoman. Nugroho Dewanto, Hartono, Rommy Fibri

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/10/EB/mbm.20011210.EB85961.id.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s