WARNING!! PENGEMBANG PERUMAHAN PALING JAHAT DI MATA KONSUMEN

Posted on

Rasa prihatin muncul setelah membaca laporan tahunan dariYayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI diharian JAWA POS tanggal 22 Desember 2008 yang memberikan skor masalah tertingginya pada sector perumahan, berdasarkan angka pengaduan konsumen selanjutnya disusul oleh sector perbankan dan perlistrikan.
Biasanya perumahan baru (primary) sangat mahfum, jika pengembang akan mendahulukan launching pemasaran sebelum dibangun atau “indent”, dengan dalih harga miring yang akan terus merambat naik dianggap sebagai keuntungan finansial bagi pembelinya, namun dibalik itu pengembang justru memperoleh manfaat cashflow & capitalflow yang cukup signifikan dalam merealisasikan proyeknya.
Dari data yang ada, umumnya konsumen mengeluhkan soal pembangunan yang realisasinya tidak tepat waktu “on schedule”. Berdasarkan pengamatan lapangan lamanya waktu keterlambatan dalam merealisasikan bisa mencapai dua (2) tahun bahkan yang lebih tragis adalah tidak dapat direalisirnya rumah yan dipesan konsumen, karena berbagai alasan, ada juga masalah spesifikasi bahan bangunan maupun kualitas pekerjaan semakin menambah varian masalah yang memicu ketidakpuasan konsumen.
Selain berkaitan dengan masalah teknis seperti diatas, permasalahan yang kerap muncul seringkali muncul adalah azas legalitas formal, misal pada tahap awal pembelian rumah antara konsumen dan pengembang biasanya dilakukan kesepakatan bersama & tertulis atau umumnya dinamakan PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli), Seringkali draft perjanjian tersebut disiapkan oleh pengembang dan penandatanganannya hanya dua (2) pihak antara pembeli dan pengembang, yang berarti perjanjian tersebut di bawah tangan, sehingga cukup melemahkan posisi konsumen dalam aspek hukum. Seyogyanya PPJB yang merupakan ujung tombak antara konsumen dan pengembang mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi, dimana untuk memperoleh kekuatan hukum tersebut PPJB seharusnya dibuat dihadapan seorang pejabat Notaris sehingga unsure obyektifitas hukumnya dapat lebih diandalkan..
Jika PPJB sebagai ujung tombak yang keberadaanya lemah & subyektif maka sangat memungkinkan muncul problem serius berikutnya selama proses transaksi dijalankan. Terlebih yang menyangkut urusan hak-hak konsumen perumahan yang terkait dengan instansi pemerintah setempat seperti pendaftaran IMB, Sertifikat, pemasangan daya listrik, penyambungan air bersih dll harusnya disebutkan juga secara jelas dalam klausul PPJB tersebut.
Sebagai TIPS sederhana jika kita hendak memutuskan membeli rumah baru dari pengembang , pertama-tama adalah mencari informasi sedetail mungkin tentang track record pengembang, biasanya informasi dapat diperoleh dari organisasi yang berkompeten seperti REI, BPN dll. Kemudian mintalah waktu yang cukup untuk mempelajari draft PPJB yang telah disiapkan pengembang. Namun modal utama anda selaku konsumen adalah sikap hati-hati, sabar dan jangan mudah terpancing isu harga, agar hak konsumen anda tidak menjadi banyolan dimata pengembang yang jahat!!

http://www.facebook.com/topic.php?uid=131870653511143&topic=109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s