Perlindungan Konsumen Nasabah Perbankan

Posted on

Oleh: Abdul Muttalib
Konsumen adalah seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu konsumen adalah end user atau pengguna akhir tanpa mengharuskan konsumen bertindak sebagai pembeli barang atau jasa tersebut. Nasabah Bank adalah Konsumen Jasa Perbankan, artinya nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan.

Dalam kedudukan tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Pertanyaannya, apakah nasabah bank telah mendapatkan perlindungan dari barang, produk,jasa pelayanan yang ia beli?

Dalam kasus pencurian dana nasabah dengan modus pembobolan Automatic Teller Machine (ATM), bukan sekali, dua kali terjadi di Makassar maupun di daerah lain. Pada awal bulan di tahun 2010, kita digegerkan dengan pemberitaan soal pembobolan ATM di beberapa Bank di Indonesia. Beberapa kasus yang terdokumentasi secara faktual yaitu pembobolan ATM nasabah di beberapa bank di Denpasar Bali, di kota Jakarta, dengan modus data milik nasabah dicuri dengan alat skimming yaitu Pin diintip dengan memasang kamera di ATM.

Dalam kejadian tersebut, Bank Indonesia telah memperingatkan kepada seluruh bank agar lebih memperketat pengamanan. Namun, faktanya kejadian pembobolan ATM milik nasabah masih terjadi. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Gowa Sungguminasa.

Hal ini dialami oleh salah seorang nasabah Bank BCA yang dikuras habis uang miliknya sebanyak Rp133.250.000,- melayang hanya dalam kurun waktu tiga hari (UPEKS Online, 2 Desember 2011). Seorang nasabah Bank Mandiri, Bapak Mujahidin Tahir, SE kehilangan uang sebanyak Rp45.111.4000,- digasak habis dalam jangka waktu hanya dua hari. Kejadiannya terjadi pada tanggal 16-17 Oktober 2010 di ATM Mandiri cabang Gowa Sungguminasa dan di ATM Mandiri Panakkukang Makassar.

Dari sekilas gambaran kasus-kasus tersebut di atas, posisi hukum konsumen perbankan sangat lemah baik dalam konteks pidana apalagi perdata. Dari sisi pidana hingga kini polisi masih kesulitan mengungkap sindikat di balik pencurian dana nasabah tersebut.

Apalagi berbicara perlindungan hukum dalam konteks perdata, pihak bank selalu berkelit pada klausul baku yang berlaku di bank tempat di mana rekening dibuka.

Nasabah di Posisi Lemah

Ada beberapa kategori kasus dari rangkaian catatan ber-transaksi di ATM, misalnya pembobolan ATM (terkurasnya dana nasabah secara elektronik). Ada pula dana nasabah yang terserap ke nomor rekening nasabah lain, ada pula nasabah yang menarik dana di ATM yang kemudian diketahui uang palsu.

Menurut catatan Bank Indonesia, terdapat 231 kasus, yang di antaranya meliputi kasus tindak pidana perbankan di 105 bank, perihal itu terjadi sejak tahun 2004. Itu belum termasuk kasus-kasus pembobolan ATM, di mana dana nasabah di sejumlah bank yakni Bank Mandiri, Bank BII, BCA, BRI dan BNI, nilai uang nasabah yang raib diperkirakan mencapai Rp5 miliar (Tempo 21 Januari 2010). Bukan itu saja, sejak tahun 2006, setidaknya ada 737 laporan kasus pengaduan nasabah, laporan ini berasal dari nasabah 71 bank. Sementara itu sumber Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menyebutkan angka statistik pengaduan konsumen pada periode 2010 mencapai 590 kasus, pengaduan jasa keuangan menduduki rangking pertama, yaitu sebanyak 111 kasus (18,81 persen) yang terdiri atas aduan konsumen perbankan 82 kasus, aduan konsumen leasing 22 kasus, dan aduan konsumen asuransi mencapai 8 kasus (Sudaryatno, Ketua Harian YLKI, 12 April 2011)

Dalam kasus bobolnya dana nasabah Bank Mandiri di Makassar yang menimpa Mujahiddin Tahir yang kemudian berujung pada pelaporan pidana di kepolisian dan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terungkap fakta lain yang semakin menegaskan lemahnya posisi konsumen dalam konteks perlindungan keamanan jasa/produk. Dimana terungkap bahwa pengelolaan pengisian uang di box ATM Bank Mandiri serta pengambilan kartu ATM yang tertelan adalah dikelola oleh pihak ke-3, kecurigaan ini bukan tidak berdasar sebab dengan pengalihan kewenangan pengelolaan ATM ke pihak lain tentu saja akan berdampak secara hukum dan berdampak pula pada jaminan keamanan dana nasabah.

Pertanyaannya sejauhmana pihak Bank bertanggung jawab kepada konsumen nasabah perbankan? Apakah asas perlindungan konsumen maupun asas-asas perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Perbankan telah patuhi pihak Bank? Terjadinya pembobolan ATM secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia mengindikasikan betapa lemahnya sistem audit keamanan ATM. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya, apakah lemahnya sistem audit keamanan tersebut merupakan salah satu akibat bobolnya ATM? Kabareskrim Mabes Polri Komjen. Pol. Ito Sumardi yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa terjadi indikasi keterlibatan orang dalam atau pegawai bank karena Kode PIN ATM dapat diketahui pelaku kejahatan. Keterlibatan pihak bank sangat mungkin terjadi mengingat otoritas rahasia PIN hanya diketahui oleh pihak bank, demikian pernyataan Konjem Pol. Ito Sumardi.

Keterlibatan pihak ke-3 dalam pengawasan dan pengisian box ATM bukan tidak mungkin menjadi salah satu faktor lemahnya sistem pengamanan ATM jika bank tidak serta merta memiliki standardisasi yang baku dalam memberikan perlidungan keamanan nasabah pemilik kartu ATM.

Berpijak pada kasus-kasus yang terjadi, sangat diharapkan adanya upaya yang serius, komitmen dari pelaku usaha perbankan untuk tidak semata-mata berpikir dan bertindak atas nama koorporasi yang selalu berpegang pada teori keuntungan semata. Peran Bank Indonesia (BI) tentu sangat ditunggu dalam melakukan pengawasan sistem audit keamanan ATM.

Kasus-kasus pembobolan ATM maupun kasus pembobolan dana nasabah melalui modus tertentu selalu memposisikan nasabah di pihak yang lemah. Betapa tidak, karena pihak bank selalu berlindung di balik Undang-Undang Rahasia Perbankan. Belum pula jika mengacu pada klausula baku yang cenderung banyak dilanggar pihak perbankan maupun lembaga – lembaga finance.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah secara tegas menyatakan bahwa hal-hal yang dilarang menyangkut yang klausula baku, namun cukup banyak terjadi pelanggaran dalam penerapan klausula baku ini. Misalnya; menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, sekali lagi, konsumen masih berada di pihak yang kalah.

Buruk Rupa Perbankan

Masyarakat Indonesia sudah cukup dihebohkan peristiwa dugaan kejahatan perbankan yang dilakukan salah seorang karyawan Citibank yang menggerus dana nasabahnya hingga mencapai Rp17 miliar. Alih-alih, meng-counter pemberitaan buruk dan menetralisasi pencitraan koorporasi besar tersebut, secara beruntun muncul pula peristiwa yang menampar dunia perbankan dengan mencuatnya pembunuhan terhadap nasabah Citibank yaitu Irzen Octa. Irzen Octa menjadi korban dari sebuah perilaku yang selama ini menjadi modus di dunia perbankan dan finance.

Perilaku yang nyaris semua orang tahu, nyaris aparat pun tahu tetapi dibiarkan menjadi pola-pola pemaksaan disertai perampasan hak dengan menggunakan jasa debt collector. Dalam kasus lain, seorang nasabah yang melakukan kredit di bank, maka salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah penunjukan notaris yang telah ditentukan oleh pihak bank. Entah dengan dasar apa atau mungkin lagi-lagi dengan argumen klausula baku pihak bank sangat kukuh untuk tidak melakukan pernjanjian kredit jika notaris yang ditunjuk bukan dari tempat dimana bank memiliki perjanjian dengan notaris tertentu.

Cukup banyak cerita miris tentang dunia perbankan di negeri ini dan lagi-lagi konsumen pun menjadi dalam posisi kalah.

http://www.lbh-makassar.org/?p=2667

One thought on “Perlindungan Konsumen Nasabah Perbankan

    zainal abidiny said:
    July 16, 2011 at 11:57 pm

    wah gawat, kalo, memang ada benernya, kata kawan saya, “enaknya nyimpan uang itu di dalam goren (guci), perlu tinggal ambil, berapa ikat kita mau, tiap satu ikatan itu saya buat 5 juta, ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s