Perlindungan KONSUMEN DALAM BISNIS PROPERTI

Posted on

Penelitian tentang perlindungan konsumen dalam bisnis properti di bidang perurnahan dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui, perangkat hukurn yang berlaku sekarang dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, kedudukan dan tanggung jawab pengembang terhadap konsumen, tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap perbuatan pengembang yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan melakukan wawancara kepada narasumber yang dipilih dengan pedornan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek bisnis properti bidang perumahan, perangkat hukum yang berlaku sekarang belum dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa hak konsumen tersebut sama sekali tidak terlindungi karena sudah ada sarana hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut apabila hak konsumen dilanggar oleh pihak pengembang. Sarana hukum yang dimaksud adalah sarana hukum perdata yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366,1367 dan 1369 KUHPer, wanprestasi berdasarkan Pasal 1243, 1244, 1246 dan 1248 KUHPer, dan cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 1504 dan 1506 KUHPer, atau sarana hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan berdasarkan Pasal 359,360 dan 378 KUHP, ataupun penggabungan sarana hukurn perdata dengan pidana berdasarkan Pasal 98 KUHAP. Kedudukan konsumen perumahan dalam bisnis properti lebih lemah dibandingkan dengan pengembang, baik dalam bidang hukum, sosial ekonorni, pengetahn teknis maupun dalam mengambil tindakan hukum melalui institusi pengadilan, dan sebagian pengembang h a n g memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugikan konsumen. Kepedulian konsumen untuk mengambil tindakan hukum atas perbuatan pengembang tersebut ternyata relatif kurang. Hal ini di dukung dengan adanya sebagian besar responden (37 orang atau 56,92%) dari jumlah 65 responden yang telah dirugikan oleh pengembang tidak menggunakan haknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s