Perlindungan Hukum untuk Konsumen Masih Minim

Posted on

JAKARTA (Suara Karya) Perlindungan hukum terhadap konsumen properti di Indonesia dinilai masih lemah. Pemerintah juga hingga saat ini belum memiliki sistem atau perangkat hukum yang jelas untuk sektor properti. Padahal keberadaan konsumen merupakan jantung dari tumbuhnya sektor properti.

“Sektor properti selama ini berkontribusi cukup signifikan bagi ekonomi Indonesia. Namun perlindungan hukumnya masih lemah,” kata pakar hukum properti Erwin Kallo di Jakarta, Selasa (7/9).

Erwin lantas memberikan contoh, belanja iklan properti menempati urutankedua terbanyak setelah industri rokok dengan biaya mencapai 5 persen dari toted proyek. “Efek domino-nya juga luar biasa, karena pergerakan sektor properti mampu menyerap tenaga kerja yang besar,”- ucapnya Namun fakta di lapangan memperlihatkan masalah lemahnya kepedulian pemerintah. Ini seringkali memicu friksi di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Erwin menyayangkan lemahnya perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen properti. Padahal konsumen merupakan urat “nadi pertumbuhan industri properti, sehingga perlu ditempatkan dalam posisiyang strategis.

“Jika konsumen drop (menurun), maka industri properti akan macet Apalagi sekarang ini properti bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan dasar. Tapi sudah menjadi industri,” tuturnya. Tidak hanya itu, ” properti juga sudah menjadi objek investasi dan spekulasi. Akibatnya banyak menimbulkan persaingan tidak sehat ketika menghadapi pengembang nakal.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Teguh Satria mengakui, sertifikasi standar legalitas layak jual (SSLLJ) belum efektif. SSLLJ diterbit-kan Badan Sertifikasi DPP REI dan memang belum efektif dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen versus pengembang.

Hal ini antara lain karena sertifikasi ini masih berkutat pada aspek legalitas dan belum menyentuh kualitas produk. Namun REI yakin dengan standardisasi legalitas hukum, maka 50 persen persoalan di sektor properti sudah bisa di atasi. Sejumlah persoalan itu antara lain tentang pertanahan dan perizinan. Hingga saat ini, baru ada dua proyek properti yang sudah mengantongi SSLLJ dan berlokasi di Kalimantan Selatan dan Sumatra Utara.

Selain Badan Sertifikasi, pihaknya juga sudah membentuk Advokasi Anggota, serta Badan Kehormatan (BK) yang menjadi dewan Rode etik di internal organisasi profesi ini. BK ini yang menangani pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengembang anggota REI. Sanksi yang diberikan mulai dari yang paling ringan yakni teguran lisan dan tertulis, hingga yang paling berat yakni pemecatan dari keanggotaan di organisasi. Bagi pengembang yang diberhentikan keanggotaannya, akan menerima konsekuensi yang sangat berat. (Novi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s