Pengaduan konsumen properti terbesar ketiga di YLKI

Posted on

OLEH ANUGERAH PERKASA

Bisnis Indonesia

JAKARTA Selama 2010. YLKI menerima 539 pengaduan konsumen di mana kasus perumahan menjadi nomor tiga terbesar, yakni sebanyak 75 kasus atau 18% dari total pengaduan yang masuk.

Adapun, posisi pertama dan kedua ditempati pengaduan sektor telekomunikasi serta perbankan. Sementara itu, pada periode Januari-Maret 2011, lembaga itu menerima sekitar 200 pengaduan, di mana masalah properti masih menempati nomor tiga atau dengan komposisi jumlah yang relatif mirip dengan akhir 2010.

Masalah cedera janji (wanprestasi) para pengembang di antaranya untuk merealisasikan bangunan menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yakni mencapai lebih dari 50%.

Staf Legal YLKI Yani Aryanti Putri mengatakan masalah cedera janji menjadi persoalan yang dominandalam laporan konsumen dalam sektor properti. Beberapa masalah yang kerap muncul adalah terkait dengan realisasi pembangunan yang tak kunjung dilakukan.

“Bahkan ada pengembang yang bangkrut sehingga konsumen justru tak mendapatkan apa-apa karena prioritas pembayaran pailit adalah untuk kreditur utama. Pembayaran ke konsumen dilakukan jika masih ada aset yang tertinggal,” ujar Yani kepada Bisnis di Jakarta, kemarin.

Selain masalah tidak dilakukannya realisasi pembangunan, Yanti menuturkan, masalah wanprestasi lainnya adalah menyangkut sertifikasi, pembangunan fasilitas, umum-fasilitas sosial serta serah terima bangunan.

Dia mengungkapkan sejumlah kasus a.l. adalah tidak kunjung dibangunnya fasilitas umum pada tanah yang telah tersedia dan sebelumnya disampaikan ke konsumen.

“Pembangunan fasilitas umum maupun sosial tak kunjung dilakukan karena pengembang menggarap tanah tersebut untuk bisnis lainnya. Ini yang membuat konsumen proteskarena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.” ujarnya.

Yani juga memaparkan pihaknya menerima banyak pengaduan dari konsumen yang melakukan transaksi perumahan di kawasan Depok, Bogor, Bekasi dan Jakarta sendiri. Berdasarkan data YLKI, beberapa konsumen yang mengeluhkan masalah wanprestasi berada di kawasan Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bogor.

Ketika dikonfirmasi mengenai persyaratan 20% keterbangunan fisik dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dia mengungkapkan sampai sekarang aturan pelaksana teknis masih belum rampung. Menurut Yani, persoalan wanprestasi akan menjadi persoalan bagi konsumen.

Walaupun demikian, Realestat Indonesia sebelumnya mengeluhkan persyaratan keterbangunan fisik minimal 20% seperti yang diamanatkan dalam UU No. 1/2011 tentang PKP sebelum dapat menjual rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun untuk konsumen.

10 thoughts on “Pengaduan konsumen properti terbesar ketiga di YLKI

    dev said:
    January 3, 2012 at 6:58 pm

    Apa yang harus saya lakukan,bila masalah saya dalam kpr perumahan seperti berikut:
    1.Belum ada serah terima dari developer kepada pihak pembeli rumah (dengan kpr), padahal cicilan kredit sdh berjalan 15 kali, (dp dan booking fee sudah dibayar cash pada saat pembelian/pada saat akad kredit tidak ada tunggakan lagi ke developer tinggal serah terima rumah dan mencicil kredit ke bank)
    2.Pada saat di cek ke bank, saat saya minta fotocopy sertifikat (shm) ternyata pihak bank mengatakan tidak ada sertifikat atas nama saya (kemungkinan belum dipecah)
    Mohon bantuan dan penjelasannya pak,trima kasih

      kprid responded:
      January 4, 2012 at 11:19 am

      1. Terus tanyakan ke pihak pengembang serta apa alasan, disamping itu di PPJB biasanya ada menyatakan denda atas keterlambatan serah terima rumah. Apabila masih tidak di tanggapi, tindakan terakhir bisa mengirimkan somasi kepada pihak pengembang, yang menyatakan batas waktu yang haru di penuhi oleh pengembang untuk melakukan serah terima dan apabila pengembang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka harus di lakukan pembatalan terhadap semua transaksi yang sudah terjadi dan itu merupakan tanggung jawab pengembang.

      2. Mengenai sertifikat harus di tanyakan apa alasannya belum ada. Karena sertifikat inilah yang menjadi dasar bahwa Bank menyetujui KPR kita karena mereka telah menyatakan bahwa mereka sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut sebagai jaminan pada saat mereka mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit. Sertifikat ini adalah tanggung jawab pihak Bank yang harus mereka selesaikan. Sebagai bukti adanya barang/rumah yang di perjual belikan melalui fasilitas KPR. Hal ini biasanya terjadi apabila Bank tersebut merupakan rekomendasi dari pihak pengembang. Tentunya dibelakang itu sudah ada “kerja sama” di antara mereka, namun sayang dalam hal ini “kerja sama” tersebut malah merugikan konsumen/debitur. Kita pun bisa melakukan somasi apabila pihak Bank masih tidak dapat memperlihatkan sertifikat dalam jangka waktu yang lama.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

    budi said:
    January 7, 2012 at 2:24 pm

    1. saya melakukan pembelian rumah indent, saat ini proses pembayaran uang muka, dimana proses uang muka hampir selese, keadaan Rumah saya belum ada sama sekali, dipondasi belum ataupun bahkan juga belum sama sekali penggurukan padahal waktu pengurukan idealnya 4 bulan. kira2 saya boleh melakukan penarikan uang muka saya tanpa denda 20 persen?
    saya melihat developer sangat lamban atau bisa dibilang tidak mempunyai dana. ketika saya bertanya ke developer disuruh sabar,. tidak mempunyai jadwal realisasi setelah uang muka selese..tambah membinggungkan developer seperti ini.

    2. apakah saya bisa membuat perjanjian lagi tambahan untuk menekan developer untuk menentukan waktu realisasi pembangunan rumah saya?
    perjanjian tambahan tentang waktu penggurukan, waktu Pondasi dan waktu pengajuan KPR, masih belum ada di SP PJR (surat Perjanjian Jual Beli Rumah) untuk rumah indent.

    3. saya berusaha memenuhi kewajiban saya, tapi developer belum memerikan apa-apa buat saya, sampai saat ini? apakah ada kemungkinan uang muka saya dibuat untuk pengerjaan alokasi lain?

      kprid responded:
      January 9, 2012 at 11:29 am

      1. Dengan kondisi seperti itu harusnya bisa, karena pengembang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara anda sudah menjalankan kewajiban dengan membayar cicilan uang muka. Namun hak anda tidak dipenuhi oleh pengembang.

      2. Bagaimana dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)? Apakah sudah dibuat dan ditanda tangani? Biasanya PPJB ini di buat setelah pembayaran tanda jadi dan pada saat pembayaran uang muka sudah dilakukan. Baik itu uang mukanya dicicil atau tidak. Kalau memang belum ada sama sekali, sudah merupakan hak anda untuk mendapatkannya dan kewajiban pihak pengembang untuk membuat PPJB ini. Karena di dalam PPJB tersebut biasanya tertera cetak biru, layout rumah, jadwal cicilan uang muka dan lain-lain. Bahkan penalty menyangkut keterlambatan pihak pengembang dalam menyerahkan rumah pun ada didalamnya. Jadi anda bisa menuntut pihak pengembang untuk dibuatkan sebuah perjanjian.

      3. Biasanya tidak. Namun memang banyak pengembang-pengembang kelas menengah yang bertindak seperti ini. Jadi mereka hanya menjual site plan, padahal belum tentu tanah yang digunakan sudah dibebaskan semua. Disamping itu biasanya mereka menunggu sampai ada beberapa unit terjual, kemudian mereka akan meminta para konsumen untuk melakukan akad kredit dengan kondisi rumah masih indent. Beragam alasan akan diberikan agar konsumen mau melakukan akad kredit. Setelah akad kredit itulah Bank akan mencairkan dana yang akan di gunakan pihak pengembang untuk mulai membangun rumah-rumah pesanan konsumen.

      Yang harus di ingat, anda jangan melakukan akad kredit apabila pihak pengembang meminta anda untuk melakukan itu dengan kondisi rumah yang masih indent. Karena bisa jadi itu akan menjadi sebuah awal dari problematika yang berkepanjangan. Untuk pencegahannya lebih baik anda selalu berhati-hati atas setiap permintaan yang di lakukan pihak pengembang.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

    agus sujanto said:
    January 10, 2012 at 6:37 pm

    Kami selaku konsumen KPR BTN di salah satu perumahan di Citeureup Bogor mempunyai masalah berkaitan hak-hak kami dan tentunya di sisi lain adalah kewajiban pengembang.

    Kami tidak mengetahui persis apakah pihak developer berstatus pailit secara hukum atau belum, hanya saja untuk saat ini developer sudah lepas tangan mengenai segala permasalahan menyangkut infrastruktur perumahan.

    Kondisi perumahan kami saat ini sangat memprihatinkan, jalan utama hancur sehingga susah dilalui kendaraan. Jembatan yang terdapat sepanjang jalan menuju perumahan yang dibangun developer juga hampir roboh, padahal ada 4 (empat) jembatan yang perlu direkonstruksi.

    Pertanyaan kami, bagaimana kami menuntut hak-hak kami atas infrastruktur tersebut sementara pihak developer sudah angkat tangan dan mengaku pailit. Apa yang seharusnya kami lakukan dan kemana kami mengadu?

    Apa bisa pihak BTN mengevaluasi keberadaan developer sekarang dan mengganti dengan developer baru yang lebih bertanggungjawab dan profesional?

    Terima kasih.

      kprid responded:
      January 11, 2012 at 11:46 am

      Turut prihatin atas apa yang tengah bapak alami saat ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah yang sedang bapak hadapi.

      Apabila memang pengembang sudah dinyatakan pailit biasanya pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk membereskan piutang atau kewajiban pengembang yang pailit. Namun perlu diketahui, bahwa kurator berhak untuk menentukan batas waktu tertentu dalam menerima permasalahan atau pengaduan dari bapak. Atau dengan kata lain, kurator berhak menolak pengaduan bapak, apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu ada baiknya bapak segera mencari informasi siapa kurator yang telah ditunjuk. Setelah itu segera daftarkan permasalahan bapak di kantor kurator yang terkait. Berlaku juga untuk sertifikat apabila sertifikat bapak belum jadi bapak bisa sampaikan permasalahan tersebut kepada kurator yang ditunjuk.

      Bank tidak bertanggung jawab atas segala bentuk infrastruktur yang telah di janjikan oleh pengembang. Tanggung jawab Bank sebatas kepada surat-surat atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai jaminan.

      Alternatif lain mungkin bapak bisa berkoordinasi dengan seluruh warga di perumahan bapak untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan atas infrastruktur penunjang yang ada di perumahan tersebut. Tentunya hal ini dilakukan dengan swadaya masyarakat atau mungkin dengan pihak kelurahan atau aparat desa terkait. Karena perumahan bapak tentunya sudah menjadi bagian dalam wilayah mereka.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

    raden fenda said:
    November 17, 2012 at 12:23 pm

    kemana konsument harus mengadu dan memberikan shock terapi kepada pengembang yang “nakal” karena saya selaku konsument dari perumahan bima garden cirebon merasa dirugikan dengan rumah saya yang memiliki perbedaan tampak muka dengan perumahan yang lain, setelah dikonfirmasi mereka mengatakan tampak muka berdasarkan permintaan dari saya padahal saya tidak merasa meminta perubahan tampak muka pada rumah saya dan untuk rumah sendiri baru ditempati 1,5 tahun kondisi atap sudah melengkung itu untuk kondisi rumah yang saya tempati dan untuk kondisi lingkungan tempat saya tinggal pengembang hanya membuat solokan (got) hanya sedalam satu jengkal orang dewasa, kondisi jalan yang tidak sesuai deng brosur yang ditawarkan diawal, tanah vasum yang dijual sebagian kepada konsument dan vasum yang tidak pernah dibuat…mohon pencerahan dan berikan solusi untuk shock traphy pengenbang yang “nakal”, terima kasih.

      kprid responded:
      December 7, 2012 at 4:21 pm

      Anda bisa melaporkan pengembang “nakal” ke REI yang merupakan wadah persatuan dari pengusahan perumahan di Indonesia. Sehingga mereka bisa menegur anggotanya apabila melakukan “kenakalan”. Bisa juga kepada lembaga perlindungan seperti YLKI atau BPSK. Terakhir bisa juga dengan menuliskan permasalahan anda di surat pembaca, namun pastikan terlebih dahulu anda memiliki data-data yang kuat atas apa yang akan disampaikan di surat pembaca.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

    adilhaidir said:
    November 19, 2014 at 11:18 pm

    Saya membeli perumahan di daerah cikaret,cibinong kabupaten bogor,, rumah yang saya tempati,, di belakang atas rumah saya ada saluran air,jarak saluran air ke rumah saya +/- 3m, dengan kemiringan +/- 30°, dan hanya di batasi dengan dinding pembatas.. Kemarin tgl 14 nov 2014,, saat hujan deras,debit air disaluran air meluap,sehingga turun semua ke bawah,dan mengakibatkan dinding pembatas di belakang rumah saya jebol,semua air masuk ke dalam rumah, menyapu seisi rumah saya,dari barang2 furniture dan electronic, pakaian,mainan anak, piring dan lainnya hancur,,,saya menuntut developer untuk ganti rugi (karena saya menempati rumah tsb baru 3 bulan lebih 2 minggu), tai pihak developer hanya mengganti bangunan rumah saya saja,untuk barang2 dan perabotan rumah saya tidak di ganti.
    Mohon saran,karena sampai saat ini saya minta pertanggungjawaban tidak mendapatkan hasil yang puas.
    Terima kasih

      kprid responded:
      January 25, 2015 at 7:21 pm

      Mengenai tanggung jawab pihak pengembang, biasanya masa garansi adalah satu bulan semenjak serah terima kunci, dan hanya untuk bangunan. Untuk kasus yang di ceritakan bisa dilihat adanya kelalaian pihak pengembang pada desain dan konstruksi rumah serta lingkungan yang tidak menunjang. Tapi memang secara tanggung jawab apa yang sudah dilakukan oleh pihak pengembang sudah baik. Karena banyak juga yang setelah lewat masa garansi tidak mau bertanggung jawab lagi.

      Mungkin dicoba tanyakan ke pihak pengembang kembali untuk ganti rugi secara materinya. Namun hal ini tentunya kembali ke kebijaksanaan pengembang. Bisa saja munkin ditempuh melalui jalur hukum apabila memang sudah ada bukti-bukti yang cukup untuk mengajukannya.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s