UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang Setengah Hati Melindungi Konsumen

Posted on Updated on

Sudah jalan 7 tahun sejak keluarnya putusan BPSK Kota Makassar yang mengabulkan gugatan saya terhadap Primkopolwiltabes Makassar, setelah mengajukan permohonan eksekusi ternyata harus bayar biaya eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar, kenapa harus bayar? setelah membaca UUPK ternyata tidak ada yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi BPSK di Pengadilan Negeri, kalau membaca undang-undang perlindungan konsumen tentu kita berpikir  ini akan melindungi kita dari perbuatan curang pelaku usaha dan membuat jera pelaku usaha yang nakal, memang benar pengajuan gugatan ke BPSK tidak dipungut biaya apapun alias gratis sampai terbitnya putusan BPSK, setelah itu harus masuk ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan eksekusi, disinilah letak kelemahan UUPK karena tidak memberikan pelindungan kepada konsumen karena harus membayar biaya eksekusi sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan hukum perdata, besaran biaya tergantung kepada aturan Pengadilan Negeri, jadi jangan coba-coba mengugat bila anda dicurangi pelaku usaha kalau nominal nilai gugatan dibawah 1 juta rupiah karena biaya eksekusi sudah 800 ribu rupiah lebih, UUPK hanya sekedar memenuhi janji pemerintah yang seakan sangat peduli kepada konsumen di negara ini, ah itulah Indonesia semua pakai pasal karet, kau untung aku buntung.

http://hukum.kompasiana.com/2010/10/21/uu-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-yang-setengah-hati-melindungi-konsumen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s