Awas, Terjerat Perjanjian KPR

Posted on

Jakarta – Bagi mayoritas masyarakat perkotaan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bukanlah sesuatu yang asing. Justru, dengan KPR tersebut banyak impian seseorang untuk memiliki rumah sendiri bisa terwujud. Namun, siapa yang menyangka bila dibalik perjanjian kredit tersebut, ada hal-hal yang musti diwaspadai.

neraca Sebut saja misalnya ketentuan tentang dapat berubahnya suku bunga kredit sewaktu-waktu. Dari pihak developer, juga tak jarang didapati ketentuan di dalam brosur yang menyebutkan “informasi dan spesifikasi bangunan yang ada dalam gambar ini, tak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu”

Warning tersebut digelontorkan Sudaryatmo. Menurut pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu, beberapa ketentuan yang disodorkan pihak bank maupun developer kerap menjerat masyarakat selaku konsumen perumahan. Tak jarang para konsumen yang belakangan merasa tertipu dengan ulah pengembang dan bank.

Dosen hukum bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Wulanmas A.P.G Frederik membenarkan pernyataan Sudaryatmo. Kerugian yang kerap dialami konsumen perumahan, kata Wulanmas, terjadi sejak pratransaksi hingga

pasca-transaksi. “Dalam tahap pratransaksi, konsumen sering terbuai dengan promo yang dibuat pihak developer melalui brosurnya,” kata Wulanmas, dalam sebuah seminar di Jakarta, awal pekan silam. Bahkan, Sudaryatmo mencoba menguliti khususnya mengenai brosur dimana digambarkan bagaimana trik pengembang untuk memikat calon konsumen. Menurut dia, biasanya pihak pengembang berlomba-lomba menuliskan beragam fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan umum, angkot 24 jam, kolam renang dan lain-lain. Namun, tidak dijelaskan dalam brosur itu siapa yang bertanggungjawab untuk membangun fasilitas itu. “Akhirnya, itu yang tak jarang menimbulkan perselisihan di kemudian hari” tegas Sudaryatmo.

Wulanmas menambahkan, apa yang terjadi dalam perjanjian KPR menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam konteks perjanjian kredit rumah, konsumen atau debitur berada dalam posisi lemah. Sementara pihak pengembang dan bank pemberi kredit kuat secara ekonomi dan psikologis. “Secara psikologis, konsumen atau debitur perumahan dihadapkan pilihan sulit. Menyetujui permintaan bank dan developer atau tak mendapatkan rumah sama sekali. Take it or leave it” ungkap Wulanmas.

Pada praktiknya, lanjut Wulanmas, konsep penyalahgunaan keadaan terlihat dalam karakter suatu perjanjian. Yaitu, ditentukan sepihak oleh bank atau kreditur, berbentuk formulir dan mengandung syarat pengalihan tanggungjawab.

Kerugian konsumen tak berhenti ditahap pratransaksi. Pada fase transaksi, khususnya ketika konsumen membuat perjanjian KPR dengan pihak bank, masalah akan kembali muncul. Di sini biasanya bank sudah mempunyai perjanjian standar dimana konsumen tak mempunyai pilihan lain selain menandatanganinya.

Ada beberapa ketentuan baku dalam perjanjian kredit itu yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, tentang kenaikan suku bunga KPR yang dapat diterapkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan konsumen selaku debitur, keadaan memaksa (overma-cht), pengaturan denda, pencantuman klausul yang

membebaskan bank dari tuntutan kerugian, hingga kewajiban debitor perumahan untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian.

UU Perlindungan Konsumen

Oleh karena itu, masyarakat modem harus mulai memahami hak-hak konsumen yang diatur dalam berbagai Undang-Undang (UU), khususnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasalnya, di dalam UU Nomor 8 tersebut telah mengatur secara tegas la-
rangan terhadap pelaku usaha membuat iklan yang mengelabui konsumen.

“Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan utuh atas produknya kepada konsumen. Jika konsumen dirugikan, maka konsumen berhak mendapat ganti rugi,” papar Sudaryatmo.

Apalagi, kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya sesuai dengan yang diiklankan pernah tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan kasasi seorang konsumen telepon seluler dan

menghukum operator seluler untuk mombayar ganti rugi karena menjual produk yang tak sesuai dengan iklan atau promosinya.

Wulanmas juga menyarankan agar mereka memperhatikan UU Perlindungan Konsumen, peraturan di bidang hukum perbankan dan asas hukum umum saat membuat perjanjian kredit. Namun jika perjanjian kredit yang dibuat masih menggunakan konsep penyalahgunaan keadaan, Wulanmas menyarankan konsumen untuk meminta pembatalan pasal yang merugikan itu ke pengadilan. …..!.

2 thoughts on “Awas, Terjerat Perjanjian KPR

    andre said:
    June 4, 2012 at 3:58 pm

    terima kasih atas sharing nya , smoga blog ini dapat memberikan solusi bagi konsumen agar tidak tertipu lagi

      kprid responded:
      June 5, 2012 at 1:07 pm

      Sama-sama terima kasih juga.

      Ingat selalu teliti, teliti dan hati-hati dalam prosesnya, semoga membantu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s