Agar Konsumen Menjadi Raja

Posted on

Konsumen adalah raja. Pepatah yang indah dibaca, tapi tidak semua produsen bisa melaksanakannya. Negara ini sudah punya UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tapi tetap saja konsumen tak terlindungi bahkan terus dirugikan. Tak terkecuali konsumen properti. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan agar konsumen properti terlindungi dari tindakan-tindakan pengembang yang mau seenaknya, termasuk oleh organisasi para pengembang Real Estate Indonesia (REI).

Kalau diingat, pada tahun 2002, saat Ketua Umum DPP REI dijabat Lukman Purnomosidi, DPD REI Jawa Timur pernah mengeluarkan Sertifikat Layak Jual (Serilaju) kepada anggotanya. Sertifikat ini menjadi semacam tanda lulus uji ketentuan standar menjual dan membangun rumah secara profesional untuk menghindari konsumen dirugikan. Namun kemudian tak terdengar lagi kabarnya, hanya ramai dibicarakan saat peluncuran tapi tak jelas bagaimana pelaksanaannya.

Bergantinya kepemimpinan di DPP REI yang kali ini diketuai F Teguh Satria, REI berencana mengeluarkan sertifikat serupa. Diberi nama Sertifikat Legalitas Layak Jual (SLLJ), rencananya pada Oktober ini akan terbit. SLJJ ini memang “program pusat”, tapi pelaksanaan tergantung kesanggupan masing-masing daerah (DPD). Dan, baru dua dari 33 DPD yang menyatakan sudah siap mengeluarkan SLLJ yakni Riau dan Kalimantan Timur.

Ketua DPD REI Banten juga menyatakan siap, tapi, “Kami pelajari dulu. Tapi kalau untuk kepentingan konsumen pasti kami dukung,” ujar Mary Octo Sihombing. Hal yang sama diungkapkan Setyo Maharso, Ketua DPD REI Jakarta. “Kami siap melaksanakan. Namun alangkah baiknya jika sertifikat ini tidak hanya aspek legalitasnya saja, tapi juga aspek-aspek lain,” ujar Maharso.

“Kriteria layak jual masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu kami memulai dari legalitasnya,” kata Teguh menjelaskan tentang SLLJ. Nantinya jika konsumen ingin membeli rumah, tinggal menanyakan apakah sudah mengantongi SLLJ yang dikeluarkan REI. Jika sudah, Teguh menjamin urusan legalitas tanah, perizinan, dan site plan atas rumah yang dibeli sudah aman, jadi pembeli tidak perlu was-was.

Menurut Joko Slamet Utomo, ketua tim perumus SLLJ, sertifikat ini dikeluarkan untuk setiap proyek perumahan dan pada tahap awal diterapkan pada proyek landed house dulu. “Jika pengembang memiliki lahan luas, kemudian menjual dan membangun dalam banyak cluster, setiap cluster akan memegang SLLJ, “ kata Wakil Ketua Umum DPP REI ini. Joko menyatakan pengurusan SLLJ ini tidak sulit. REI tidak memungut biaya alias gratis, minimal satu tahun pertama, untuk pembuatan SLLJ tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain, terdaftar sebagai anggota aktif REI, memiliki izin lokasi dan prinsip, surat keterangan pembebasan lahan, izin mendirikan bangunan, dan bukti kepemilikan lahan. Setelah semua syarat terpenuhi, tim dari REI akan melakukan verifikasi. Jika tidak ada masalah, sesegera mungkin SLLJ akan dikeluarkan.

Para pejabat REI menyatakan, dengan adanya SLLJ ini pengembang juga akan diuntungkan. Sebab, konsumen tentu akan lebih memilih membeli rumah di proyek yang memiliki SLLJ, sehingga penjualan akan meningkat. “Nanti di setiap pameran yang dilenggarakan REI, setiap proyek yang ikut harus sudah mengantongi SLLJ,” kata Teguh.

Menurut Erwin Kallo, Direktur Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia  (LAKPI), aspek legalitas adalah bagian dari kriteria layak jual, di mana aspek lainnya adalah teknis dan lingkungan. Jika rumah layak huni, harga sesuai dengan spesifikasi bangunannya dan fasos fasumnya sesuai dengan standar kebutuhan, maka sudah memenuhi beberapa kriteria aspek teknis. Kemudian aspek legalitas kriterianya adalah sudah mengantongi izin-izin yang ditentukan. Adapun kriteria aspek lingkungan antara lain peruntukan lokasi proyek sesuai dengan rencana tata kota dan bebas banjir. “Lebih baik jika sertifikat yang dikeluarkan sudah memenuhi semua kriteria layak jual itu, sehingga konsumen semakin terlindungi,” kata Erwin.

Erwin menambahkan, dari pantauannya, persoalan konsumen menyangkut aspek legalitas jumlahnya tidak signifikan.  Sebaliknya, terbanyak adalah pengaduan konsumen karena keterlambatan serahterima dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena itu, “Seharusnya REI membuat kesepakatan dengan anggotanya, apa sanksi yang diberikan kepada anggota jika konsumen terlambat menerima rumah yang sudah dibeli atau tidak seperti yang dijanjikan,” ujarnya. selain itu, konsumen harus diberi kompensasi atas keterlambatan dan ketidaksesuaian tersebut.

Ahli hukum properti ini juga berpendapat, seharusnya sertifikat layak jual dikeluarkan oleh badan independen yang berisi orang-orang profesional. “Dengan begitu sertifikat ini lebih dipercaya. Saya tidak tahu apakah konsumen percaya terhadap REI, sebab yang saya tahu dalam AD/ART-nya,  REI itu melindungi kepentingan anggotanya bukan melindungi konsumen,” kata Erwin. Pada akhirnya, semua kembali kepada REI, jika memang mau dipercaya, harus berani menindak anggotanya yang tidak bertanggung jawab.

http://www.properti-indonesia.com/articledetail.aspx?cat=nasional&aid=694

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s