Category Archives: Informasi

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)

Definisi PUMP

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Tujuan dari PUMP ini adalah untuk membantu Tenaga Kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan. PUMP ini akan diberikan kepada Tenaga Kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal yaitu sebesar Rp 20.000.000,- untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp 15.000.000,- untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3% (tiga persen) pertahun, yang diberlakukan flat. Jangka waktu PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

Persyaratan PUMP

Perusahaan sebagai penjamin

  1. Telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dan masa aktif.
  2. Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek.
  3. Koperasi karyawan yang telah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan untuk pengurusan PUMP (koperasi karyawan telah berdiri minimal 1 (satu) tahun.
  4. Pejabat Penanggung jawab pengurusan PUMP pada Perusahaan minimal adalah Manajer Personalia/ SDM.

 

Tenaga Kerja

  1. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek.
  2. Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun.
  3. Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Penanggung Jawab Pengurusan PUMP.
  4. Upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000,-
  5. Bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek (persero).
  6. Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.
  7. Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
  8. Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

 

Pengembang

  1. Terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum PERUMNAS.
  2. Mendapatkan rekomendasi dari REI atau APERSI/KOPPERSI setempat (kecuali Perum PERUMNAS).
  3. Telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan ijin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah).
  4. Mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR.
  5. Melakukan penawaran rumah melalui Perusahaan peserta Jamsostek yang dikoordinasikan dengan kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka konfirmasi ketertiban administrasi kepesertaanya.

Prosedur Peminjaman Uang Muka Perumahan

http://www.jamsostek.co.id/info/subcontent.php?id=19&subid=1

Prosedur Peminjaman Uang Muka Perumahan

A. Tahap proses awal

  1. Pengembang/Developer menawarkan rumah kepada peserta Jamsostek (sebelumnya dikoordinasikan dengan Kantor Cabang PT JAMSOSTEK setempat) untuk konfirmasi perusahaan -perusahaan mana saja yang layak ditawarkan rumah. Atau Perusahaan/Koperasi Karyawan bersama tenaga kerja mencari sendiri lokasi perumahan dan Pengembang/Developer-nya.
  2. Apabila Perusahaan/Koperasi Karyawan dan tenaga kerja sepakat atas penawaran rumah oleh Pengembang, maka Perusahaan/Koperasi karyawan membuat SURAT PERMOHONAN PUMP (untuk memastikan adanya PUMP dari PT.JAMSOSTEK) yang dilampiri antara lain :
    1. Formulir PUMP-1.
    2. Formulir PUMP-2.
    3. Formulir PUMP-3.
    4. Formulir PUMP-4.
    5. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan atau yang berwenang kepada Koperasi Karyawan apabila yang mengajukan proposal PUMP dan menandatangani Perjanjian PUMP adalah Koperasi Karyawan (dibuat sendiri oleh Perusahaan) dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
      Khususnya perusahaan asing/PMA.
    6. Foto copy KPJ, KTP, Kartu Keluarga
  3. Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK meneliti persyaratan dan kelengkapan proposal yang diajukan Perusahaan/Koperasi karyawan serta konfirmasi ulang kepada Perusahaan/Koperasi Karyawan atas pengajuan permohonan PUMP.
  4. Apabila permohonan PUMP memenuhi persyaratan maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK wajib membuat Surat Persetujuan Prinsip-Formulir PUMP-5 kepada Perusahaan /Koperasi Pekerja yang intinya agar menyampaikan copy SP3K atau Bukti Akad Kredit apabila tenaga kerja yang mengajukan PUMP dinyatakan lulus seleksi KPR-Per-Bankan serta meminta kelengkapan data (apabila ada data yang perlu dilengkapi),
    dan apabila permohonan PUMP dianggap tidak memenuhi persyaratan, maka Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK membuat surat jawaban penolakan.

B. Tahap Proses Pencairan PUMP

      Setelah masing-masing tenaga kerja dinyaakan lulus seleksi KPR-Perbankan, maka Perusahaan/Koperasi Karyawan menyampaikan copy SP3K atau Bukti Akad Kredit, kepada Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK.
      Atas dasar penyampain copy SP3K atau Bukti Akad Kredit oleh Perusahaan/Koperasi Karyawan, maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK melaorkan kepada Kantor Wilayah untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6.
      Kantor Wilayah membuat Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6 berikut Lampiran penetapan tenaga kerja yang mendapat PUMP – Formulir 6a untuk dikirim ke Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK.
      Atas dasar Surat Penetapan PUMP,
      maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK membuat dan menandatangani Perjanjian PUMP-Formulir PUMP-7 dengan Perusahaan/Koperasi Karyawan yang dilampiri:
        • Lampiran I (Nama-nama tenaga kerja penerima PUMP)-Formulir PUMP 7a
        • Lampiran II (jadual angsuran) – Formulir PUMP 7b
        • Lampiran III (Daftar pemotongan angsuran PUMP)-Formulir PUMP 7c

Atas dasar Perjanjian PUMP-Formulir PUMP-7 yang ditandatangani Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK, maka Kantor Wilayah melakukan transfer PUMP ke Rekening Pengembang/Developer. Foto copy bukti transfer pencairan PUMP dikirim ke Kantor Cabang sebagai file bukti pencairan PUMP.

      Perusahaan/Koperasi Karyawan membayar angsuran PUMP sesuai jadual angsuran pada Lampiran II Perjanjian PUMP ke Rekening DPKP Kantor Wilayah dan copy bukti angsuran (bukti transfer) wajib disampaikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK setempat.
      Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK wajib membina dan memonitor kelancaran angsuran PUMP oleh Perusahaan/Koperasi Karyawan dengan meminta copy bukti transfer setiap bulan sampai lunas (meskipun angsuran ditransfer ke Rekening DPKP Kantor Wilayah atau Kantor Pusat).
    Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK memelihara dan menyimpan dokumen (File) berkas Program PUMP masing-masing debitur.

Catatan : a. Bagi Pengembang anggota REI dan Perum Perumnas diberlakukan : AKAD KREDIT b. Bagi Pengembang anggota APERSI diberlakukan : SP3K

Hasil Nanya Langsung ke BTN mengenai Proses Over Kredit

Jumat, 12 Juli 2013 saya pergi ke BTN Cabang Tangerang  untuk bertanya langsung mengenai Proses Over Kredit. Tadi saya membawa semua dokumen-dokumen yg saya peroleh dari Notaris & Pihak Pertama (SP3K Asli, Akta PJB, Akta Surat Kuasa, Buku Tabungan BTN Batara & ATM Pihak Pertama, Semua Kuitansi + Bukti Transfer ke Pihak Pertama dsb)

keterangan Pertama saya peroleh dari Satpam BTN, katanya ada 2 Cara dalam Proses Over Kredit :

  1. Cara yang lumayan Ribet & prosesnya panjang, (mengajukan permohonan KPR Baru dsb)
  2. Cara yang simple adalah melalui Notaris, *berhubung saya sudah memegang Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris, bapak Satpam tersebut mempersilahkan saya ke Customer Service agar Auto Debet tiap bulan bisa langsung dari Rekening BTN saya sebagai Pihak ke dua (atas dasar Akta Notaris).

Namun karena yang saya menginginkan penjelasan atas proses yang katanya lumayan panjang, saya menemui petugas resmi di Lantai Atas untuk menanyakan mengenai Proses tersebut.

Keterangan dari Petugas BTN

diawal percakapan, kembali saya mendapat penjelasan bahwa ada 2 cara dalam proses over kredit :

  1. Secara Resmi (Pihak ke-2 mengajukan permohonan KPR baru)
  2. Dibawah Tangan (hanya berbekal Akta Notaris)

1. PROSES SECARA RESMI

Saya sebagai Pihak ke-2 harus mengajukan permohonan KPR Baru, dengan catatan nantinya Pihak BTN hanya akan menyetujui Nilai yang paling rendah antara :

  • 80% dari biaya Over Kredit
  • Penilaian dari Pihak ke-3 (Appraisal), tentang Nilai Rumah yang di Over Kredit

jadi misalkan Biaya Over Kredit saya Rp. 175.000.000,- maka 80% dari nilai tersebut adalah Rp. 140.000.000,-

Misalkan Hasil Penilaian dari Pihak ke-3 (Appraisal) Nilai Rumah tersebut adalah Rp. 200.000.000,-

maka Nilai Maksimal yang akan Disetujui BTN di SP3K adalah Rp. 140.000.000,- (karena yang dicari adalah Nilai yang terendah)

Petugas BTN juga menerangkan bahwa proses Over Kredit secara resmi hanya bisa dilakukan jika SERTIFIKAT atas rumah tersebut sudah jadi. Petugas BTN melihat data yang saya bawa lalu mengeceknya di Komputer (Pihak pertama mengajukan Permohonan KPR di BTN Harmoni, mungkin karena masih sama-sama BTN jadinya bapak tersebut bisa mengecek di semacam Intranetnya BTN)….setelah di cek..ternyata Sertifikat atas Rumah yang akan saya Over Kredit belum selesai.

kesimpulannya untuk saat ini adalah saya belum bisa melakukan Over Kredit secara resmi, karena sertifikat atas rumah tersebut belum terbit (katanya rata-rata proses sertifikat itu sekitar 1 tahun)….*Rumah yg akan saya Over Kredit / Take Over sudah mendekati 1 th.

Keterangan Lain , Jika Sertifikatnya sudah ada maka saya bisa mengajukan Pengalihan (Over Kredit) di BTN Mana Saja…tidak harus di BTN Harmoni

2. PROSES DIBAWAH TANGAN

Cara ini sangat tidak dianjurkan oleh Petugas BTN karena posisi saya sebagai Pihak ke-2 sangat lemah.

Padahal saya sudah mengurus Pengikatan Jual Beli & Surat kuasa ke Notaris…tapi petugas BTN masih menganggap posisi saya lemah *Gimana klo over kreditnya cuma berdasarkan kuitansi???berarti posisinya lebih lemah lagi donk,

Alasan petugas BTN mengatakan posisi saya lemah adalah :

  • Jika Pihak Pertamanya Nakal, maka dia bisa saja mengover kreditkan rumahnya ke beberapa Pihak
  • Bisa juga Pihak pertama yg nakal suatu saat melunasi semua hutangnya ke BTN lalu mengambil sertifikat.

Saran dari petugas BTN tersebut adalah saya harus sering-sering mengintip Sertifikat udah jadi atau belum & Secepatnya mengajukan Permohonan KPR baru.

Terakhir, untuk persiapan saya meminta formulir pengajuan Permohonan KPR supaya saya bisa secepatnya mengajukan permohonan KPR Baru secara resmi.

http://blog.rivaekaputra.com/2013/07/12/hasil-nanya-langsung-ke-btn-mengenai-proses-over-kredit/#comment-987

Beberapa istilah di IKLAN PROPERTI di koran / internet

Karena iklan di koran dan internet mesti bayar dan biayanya tidaklah murah, sedangkan disisi lain space yg tersedia untuk menyampaikan pesan tsb terbatas, maka banyak istilah yg disingkat, dibawah ini ada list bbrp singkatan yg lumrah dan semoga bermanfaat :

A
AJB
= Akta Jual Beli = akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli yg dibuat dan disahkan oleh notaris
AHT = Akta Hak Tanggungan, dibuat oleh notaris yg digunakan dalam akad kredit bank
Akta Waris = surat yg dibuat oleh Kelurahan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yg berhak sebagai ahli waris dari suatu properti untuk menghindari sengketa dikemudian hari
APHT = Akta Pembebanan Hak Tanggungan, akta yg dibuat oleh notaris yg gunanya adalah nama yg tertera di buku sertifikat tersebut “telah melepaskan haknya untuk sementara” kepada bank karena memiliki kredit dalam jangka waktu tertentu
Apt = apartement

B
BaruRenov
= Baru renovasi, rumahnya seperti baru lagi
BPHTB = Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (pajak yg harus dibayar pembeli tanah sebelum AJB)
BPN = Badan Pertanahan Nasional (lembaga yg mengurusi terbitnya sertifikat)
B/U = butuh uang
BU CPT = butuh uang cepat

C
cck u/ush
= cocok untuk usaha
Cdmn = condominium (apartement mewah)
Cover Note = surat pernyataan notaris yg diakui negara secara sah

D
DP
= Down Payment = Uang Muka

F
FasLkp
= fasilitas lengkap, biasanya berarti ke fasilitas : PDAM, TLP, PLN
Flat = Rusun
FullBgn = Full Bangunan, bangunannya berdiri diatas seluruh luas tanahnya
FullPrbt = Full Perabot, setiap ruang sdh ada perabotnya, dijual bersama rumahnya
FullGipsum = plafon terbuatan dr gypsumboard
FullJati = semua kusen, pintu jendela, rangka atap dari kayu jati
FullKrmk =semua lantai terbuat dr ubin keramik

G
Galvalum
= kuda2 atap dari baja tahan karat

J
Jln kembar
= boulevard, jalan 2 arah dengan dibatasi oleh taman ditengahnya
J CPT = jual cepat
J/K = dijual atau dikontrakkan
J/S = dijual atau disewakan
JRugi = dijual dibawah harga pasaran (biasanya karena butuh uang cepat)

K
kav
= kavling = tanah kosong saja, misal kav7A = kavling no 7A
KPR = Kredit Kepemilikan Rumah
KPR UM 20% = bisa dibeli dgn KPR, Uang Muka minimal 20% dari harga jual
KPA = Kredit Kepemilikan Apartement
KPM = Kredit Multi Guna
KTA = Kredit Tanpa Agunan
Kredit Konstruksi = kredit yg diberikan ke bank untuk membangun (rumah/ruko/gudang dll) dgn jaminan tanah kosong yg dibangun itu sendiri
KSB = Kavling Siap Bangun, jual kavling saja tanpa rumah dan fasilitasnya

L
LT/LB
= Luas Tanah / Luas Bangunan, contoh LT72/LB36= tanah 72m2 & bangunan 36m2

N
NJOP
= Nilai Jual Obyek Pajak, dasar perhitungan jual beli yg ada di SPPT tahun berjalan
NJOPTKP = Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
Notaris = pejabat profesional yg ditunjuk oleh negara untuk membuat segala macam akta/surat

O
OpenHouse
= rumah tsb bisa dikunjungi, biasanya penghuni sdh pindah dan siap huni
O/H = Open House (lihat atas)
Ovr Krd = over kredit, rumah yg dijual masih nyicil KPR

P
Pav
= Pavilliun = rumah yg terpisah dari rumah induk (biasanya terletak di samping atau belakang)
PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
PK = Perjanjian Kredit (disebut juga sbg Akad Kredit, antara Bank dgn Bebitor/penghutang)
PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah = pejabat yg berwenang membuat & mengesahkan AJB, biasanya merujuk ke Notaris atau Camat (sebagai PPAT sementara) apabila di wilayah tsb belum ada Notaris.
PPh = Pajak Penghasilan (pajak yg harus dibayar penjual tanah sebelum AJB)

R
Rmh
= rumah
RmhMwh = rumah mewah
Rmh Tkt = rumah tingkat
Rm Br = rumah baru
Roya = pernyaataan kalau nama yg ada di sertifikat sdh selesai kreditnya , kebalikan dari APHT
Ruko = rumah toko, bangunan biasa terdiri 2 lantai atau lebih (lantai 1 buat usaha, lantai atasnya buat tempat tinggal)
Rukan = rumah kantor, mirip ruko, bedanya lantai 1 bukan buat toko tapi kantor atau seluruh lantainya buat kantor
Rusun = rumah susun
Rusunami = Rumah Susun Hak Milik (diperjual belikan, ada sertifikat HGB di setiap unitnya)
Rusunawa = Rumah Susun Sewa (disewakan per bulan atau pertahun, tidak diperjualbelikan)
RStock = ready stock, ada rumah yg sudah jadi dan siap dihuni
RIndent= rumah masih indent, masih dibangunkan dahulu serah terima bbrp bulan kemudian

S
SHM
= Surat Hak Milik
SHGB = Surat Hak Guna Bangunan (mirip SHM, bedanya setaip 25 tahun sertifikatnya harus diperpanjang di BPN)
SHGU = Surat Hak Guna Usaha (biasanya untuk tanah yg luas beruap : perkebunan, hutan dll)
SHPL = Surat Hak Penggunaan Lahan = mirip kontrak jangka panjang lahan, diatasnya bole dibangun bangunan
SPPT = Surat Penagihan Pajak Tahunan (nilai NJOP ada disini, dibagikan setiap tahun oleh kantor pajak lewat kantor kelurahan)
STTS = Surat Tanda Terima Setoran (setelah membayar PBB tahunan atau melunasi PPh dan BPHTB akan menerima tanda terima ini, dibayarkan di bank yg ditunjuk)
SWH = Solar Water Heater = pemanas air dgn tenaga matahari

T
tanah ngantong
= tanah sebelah belakang lahan ini lebih lebar dari pada tanah depan yg menghadap jalan, biasanya dipercaya membawa hoky
Tandon = bak penampung air, bisa terbuat dr beton, tembok, stainless steel atau fiberglass
Tlp PDAM 2200W = ada fasilitas Tlp-nya, ada air PDAM dan listrik PLN dgn daya 2200 watt
TP = tanpa perantara (dijual/diiklankan langsung oleh pemilik, tidak lewat broker/makelar)

W
WH
= Water Heater = pemanas air

ada contoh contoh kalimat singkatan yg perlu diketahui (variablenya silahkan ditentukan sendiri) , misalnya :
2,5LT = 2 1/2 lantai = bangunan terdiri atas 2 lantai, lantai ketiganya separo terdiri atas atap biasa (genteng, asbes, seng) separonya lagi berupa cor beton yg bisa dipakai buat jemuran dan tandon air
3KT 2KM 1DP 1KP = 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 kamar pembantu
7,5×21 = lebar tanah (yg menghadap jalan) 7,5m dan panjang (ke belakangnya) 21m

 

http://forum.purdiechandra.net/showthread.php?t=175

Contoh Surat Pengajuan Keberatan Kenaikan Suku Bunga

Kepada Yth,
Customer Services KPR
Di Tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan surat pemberitahuan kenaikan suku dengan no (Isi nomer surat dari Bank), yang kami terima pada tanggal (Tulis tanggal), dengan ini kami mengajukan KEBERATAN atas kenaikan suku bunga tersebut, untuk itu kami mohon adanya peninjauan kembali. Besar harapan kami bahwa Bank bisa menilai secara bijaksana akan kemampuan kami. Sehingga suku bunga yang nantinya ditentukan tidak akan memberatkan kami sebagai debitur dan nasabah.

Demikian Surat Keberatan ini kami ajukan, kami mohon kepada staff costumer service KPR untuk dapat menindaklanjuti pernyataan KEBERATAN kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, ……… [Tahun]

Hormat kami

(Nama debitur)

Cara Mengubah Status HGB Ke SHM

Tanah dengan status sertifikat hak guna bangun (HGB) bisa dijadikan sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah itu berada.

Tidak sedikit orang mengeluhkan cara mengurus status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagian keluhan itu mengeluh biaya yang dikeluarkan, maupun sistem administrasinya. Perlu Anda ketahui, dasar hukum pengubahan seritifkat adalah Keputusan Menteri Negara atau  Kepala BPN No 6 tahun 1998.

Status SHM tentunya lebih tinggi ketimbang HGB. HGB memiliki masa berlaku waktu tertentu, misalnya 20 tahun atau 30 tahun. Masa berlaku HGB, harus diperpanjang dan tentunya memerlukan biaya. Sementara SHM tak terbatas waktu. Dengan demikian, agar tak direpotkan oleh urusan perpanjangan HGB yang masa berlakunya habis, ada baiknya Anda meng-SHM-kan rumah Anda.

Anda bisa mengubah status properti Anda dengan melakukan pengurusan pada Kantor Pertanahan di wilayah tanah itu berada. Nah, jika Anda mengurus sendiri berikut beberapa syarat yang perlu diketahui dalam mengubah status rumah :

1.  Sertifikat asli HGB yang akan diubah status. Sebagai langkah awal, menyiapkan sertifikat asli HGB yang akan diubah. Tanpa sertifikat ini, upaya untuk     mengubah status akan sia-sia. Oleh karena itu perlu disiapkan lebih awal, dengan meng-copysertifikat HGB.

2.  Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat ini perlu Anda siapkan. Hal ini berguna sebagai bukti legalitas yang memperbolehkan tanah digunakan untuk mendirikan bangunan.

3.  Fotokopi identitas diri. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai keterangan identitas pengajuan Anda.

4.  Fotokopi SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terakhir. Lampiran ini diperlukan untuk melihat jejak rekam pajak, seperti luas tanah dan luas bangunan yang kena pajak.

5.  Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat ini sebelumnya sudah diproses sebelum Anda mengajukan pengubahan status sertifikat HGB menjadi SHM. Ketika surat ini sudah ada, segeralah di-copy untuk beberapa lembar. Dan lampirkan yang asli bersama dengan lampiran lain.

6.  Membayar Biaya Peningkatan HGB Menjadi SHM. Besar biaya tergantung biaya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan luas tanah. Adapun rumus menentukan biaya NJOP sebagai berikut: 2% x (NJOP Tanah – Rp60 juta). Sebagai gambaran, untuk tanah seluas 100 meter persegi di Jakarta dengan NJOP sebesar Rp1 juta per meter persegi, Anda mesti membayar Rp800.000. Perlu diingat, angka variabel tergantung daerahnya. Misalnya, Jakarta angka variabelnya sebesar Rp60 juta. Tangerang sebesar Rp50 juta dan Bekasi sebesar Rp30 juta.

7.  Atau praktisnya Anda bisa menggunakan jasa notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk pengurusan HGB ke SHM. Tentunya Anda harus siapkan dana sekitar Rp1 juta hingga Rp3 juta untuk jasa notaris itu.

Haryanto

http://www.rumah123.com/berita-properti-1330-id.html

Hati Hati, DP KPR Tinggi Jadi Trik Marketing Pengembang

DP RUMAH. PENGEMBANG. bea-indonesia.org _ Jakarta. Banyak pertimbangan seseorang untuk memilih dan akhirnya membeli sebuah rumah yang mereka idamkan. Mulai dari pertimbangan harga, jarak dekat dengan tempat kerja, lokasi yang nyaman dan lain-lain.

Nah, belakangan ini ada aturan soal batas minimal uang muka (DP) kredit rumah minimal 30% yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Kesempatan ini rupanya menjadi trik pemasaran kalangan pengembang untuk mendorong konsumen segera membeli unit-unit rumah.

Para tenaga marketing pengembang seolah-seolah mengingatkan konsumen sekarang waktu yang tepat untuk membeli rumah dengan DP yang ringan sebelum berlakunya aturan tersebut. Maklum saja, saat ini konsumen masih bisa membayar DP 20%, 10% atau bahkan tanpa DP sebelum aturan itu berlaku 15 Juni 2012.

Berdasarkan penulusuran di beberapa proyek hunian properti, trik semacam ini juga dilakukan para tenaga marketing salah satu pengemang di kawasan Maruyung, Depok, Jawa Barat.

“Cepat Pak sekarang ambil, sebelum DP-nya 30%, sekarang masih bisa 10% loh,” kata tenaga penjual itu.

Sekilas memang alasannya cukup rasional,namun apabila konsumen mau jeli, ketentuan DP minimal 30% itu sebenarnya tak berlaku untuk semua tipe rumah. BI hanya memberlakukan ketentuan bagi rumah dengan luas bangunan di atas 70 m2. Jadi pada dasarnya bagi konsumen yang akan membeli rumah tipe 60, 45, atau pun hanya 36 maka tak akan berpengaruh termasuk kredit rumah subsidi atau FLPP.

Begitu juga hasil penulusuran di lokasi pengembang lainnya, seperti di kawasan Sawangan, Depok. Beberapa tenaga marketing begitu mayakinkan konsumen soal aturan itu, padahal bagi konsumen yang belum begitu mengerti, bisa-bisa terpengaruh tanpa pikir-pikir sebelum membeli rumah akhirnya menyesal kemudian.

“Pokoknya nanti DP-nya minimal 30%, saya baca di koran seperti itu, sekarang saja sebelum makin tinggi,” kata tenaga penjual itu.

Jadi bagi konsumen yang membeli rumah, alasan DP ringan memang juga menjadi pertimbangan, namun jangan sampai karena terlalu tergesa-gesa rumah idaman yang diinginkan ternyata setelah disadari jauh dari tempat kerja, spesifikasinya tak seperti yang dinginkan, dan masih banyak lainnya yang tak sesuai.

Ketentuan DP pada KPR diatur dalam Surat Edaran (SE) BI Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Aturan ini berlaku efektif 15 Juni 2012.

Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR. LTV merupakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit.

Sebagai ilustrasi misalkan saja harga rumah Rp 100 juta. Maka bank maksimal dapat memberikan pembiayaan Rp 70 juta seiring dengan rasio LTV yang sebesar 70%. Oleh karena itu, nasabah mesti mempunyai dana sekitar Rp 30 juta untuk DP atau self financing.

LTV paling tinggi 70% untuk kredit kepemilikan rumah dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 m2. Pengaturan mengenai LTV hanya untuk rumah komersial, atau dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah atau rumah bersubsidi.~~

[ detik.com/ bea-indonesia.org ]
http://bea-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=824%3Ahati-hati-dp-kpr-tinggi-jadi-trik-marketing-pengembang&catid=40%3Aheadline&Itemid=133&lang=en

Pembiayaan Rumah Murah Kurang Diminati Konsumen

Selain sosialisasi yang masih minim, infrastruktur lembaga penyalur subsidi rumah murah masih terbatas.

Program kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kurang diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini.

Lana Winayanti, Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan Deputi Pembiayaan Kemenpera mengakui, minimnya penyerapan FLPP karena beberapa lembaga penyalur dana subsidi rumah masih memiliki keterbatasan, terutama sumber daya manusia dan infrastruktur.

Sebab, sistem KPR komersial yang biasa dilakukan perbankan ternyata memiliki skema berbeda dengan penyaluran KPR FLPP.

“Dari semua lembaga penyalur FLPP, hanya BTN yang lebih siap. Soalnya, dari awal BTN dibentuk sudah ditujukan untuk KPR subsidi,” tegas Lana di Jakarta belum lama ini.

Meskipun demikian, sistem KPR dari perbankan masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat dalam upaya memiliki tempat tinggal. Tak mengherankan jika kemudian, KPR komersial masih mendominasi pengucuran kredit konsumsi dari perbankan.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, sepanjang kuartal II-2012 sebagian besar konsumen (82,09%) masih memilih KPR sebagai fasilitas utama membeli properti residensial.

Dari total KPR yang dikucurkan, masyarakat memilih KPR komersial sebanyak 99,12%, sedangkan KPR FLPP hanya 0,88%, turun dari 1,64% pada kuartal sebelumnya.

Pengucuran KPR FLPP hanya sebesar 5,62% dari dana yang disiapkan sebanyak Rp 7,1 triliun pada 2012. Lambatnya pengucuran KPR FLPP disebabkan UU No 1/2011 yang mengatur tipe rumah yang dibiayai FLPP minimal berukuran 36 meter persegi.

Meskipun demikian, fasilitas KPR yang digunakan konsumen dalam membeli properti pada kuartal II-2012 meningkat jika dibandingkan dengan kuartal I-2012 sebesar 78,33%.

Kemudahan mengakses KPR dan tingkat suku bunga rendah sekitar 9-12% mendorong peningkatan tersebut dibanding kuartal sebelumnya, khususnya untuk rumah tipe kecil 86,42%.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 11,91% konsumen memilih menggunakan fasilitas pembiayaan secara tunai bertahap dan sekitar 6% dilakukan secara tunai.

Kurang diminatinya program FLPP oleh masyarakat, sambung Lana, juga disebabkan sosialisasi FLPP kepada masyarakat dinilai belum optimal, meski sudah diupayakan pemerintah hingga ke daerah-daerah.

Karena itu, perlu dicari bentuk sosialisasi lain yang lebih tepat sasaran agar masyarakat mengetahui program pemerintah ini.

“Sosialisasinya memang kurang, bahkan masyarakat ada yang tahu justru dari bank,” terang Lana.

Penulis: ID/Eko Adityo Nugroho/Feriawan Hidayat
http://www.beritasatu.com/mobile/properti/67475-pembiayaan-rumah-murah-kurang-diminati-konsumen.html

Peraturan Bank Indonesia, DP KPR Minimun 30 % per Maret 2012

No.14/6/PSHM/Humas

Dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, Bank Indonesia mengatur besaran Loan To Value (LTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, ditetapkan maksimal 70%. Ruang lingkup KPR yang dimakud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

Sementara itu, untuk DP bagi KKB ditetapkan sebagai berikut (i) Untuk Roda Dua minimal DP sebesar 25%, (ii) Roda Empat minimal DP 30%, dan (iii) Roda Empat atau lebih untuk keperluan produktif minimal DP 20%. Penjelasan untuk keperluan produktf sesuai pengaturan Surat Edaran, adalah, bila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut (a) Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau (b) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimiliki.

Penetapan DP lebih rendah untuk kendaraan bermotor yang bersifat produktif bertujuan untuk mewujudkan keberpihakan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kredit kendaraan bermotor yang secara resmi digunakan untuk kegiatan produktif namun tetap mempertimbangkan aspek prudential.

LTV atau DP yang dipersyaratkan dihitung berdasarkan nilai perikatan agunan. Besaran LTV untuk KPR maupun DP untuk KKB tersebut, akan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi perekonomian terkini.

Terhitung sejak penetapan ketentuan, Bank Indonesia memberikan masa transisi ketentuan selama3 (tiga) bulan. Waktu tersebut dianggap memadai bagi Bank untuk melakukan penyesuaian Standard Operating Procedures (SOP), sosialisasi, serta penyesuaian pelaporan ke Bank Indonesia. Setelah masa transisi, seluruh KPR dan KKB harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengenaan sanksi diberikan kepada bank yang melanggar ketentuan tersebut di atas berupa pengenaan sanksi adminsitratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengenai Penerapan manajemen Risiko.

Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat
Jakarta, 16 Maret 2012

Dody Budi Waluyo
Direktur

http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_140612.htm

Mohon masukannya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 224 other followers