Artikel

Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli

Posted on Updated on

Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB), menyebutkan bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai pajak pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB, diantaranya:

  1. Jual Beli
  2. Tukar Menukar
  3. Hibah
  4. Hibah Wasiat
  5. Waris
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  8. Penunjukan pembeli dalam lelang
  9. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  10. Penggabungan usaha
  11. Peleburan usaha
  12. Pemekaran usaha
  13. Hadiah
  14. Hasil Lelang Non Eksekusi

BPHTB dalam Jual Beli

Untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak baik kepada penjual ataupun pembeli. Kepada penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan pembeli dikenakan BPHTB, yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Dalam bahasa sehari-hari NPOP bisa juga diartikan sebagai nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Dalam prakteknya nilai NPOP ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Banyak faktor yang mempengaruhi nilai NPOP, seperti perkembangan yang luar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meningkat dengan cepat. Daerah seperti ini nilai NPOP bisa jauh lebih besar dari NJOP.

Sebaliknya ada daerah yang nilai NPOP-nya lebih rendah dari nilai NJOP seperti daerah yang direncanakan akan dijadikan tempat pembuangan sampah, daerah yang berdekatan dengan area pemakaman, lokasi yang berada di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Sutet, daerah dengan potensi konflik atau sengketa di kemudian hari dan lain-lain.

Jika nilai NPOP lebih besar dari NJOP maka yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh dan BPHTB adalah NPOP. Tapi jika NPOP lebih kecil dari NJOP maka yang dijadikan dasar untuk perhitungan PPh dan BPHTB adalah NJOP.

PPh atas peralihan tanah dan bangunan dihitung sebesar 5 % dari NPOP atau NJOP. Sedangkan untuk perhitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) kemudian dikali 5 %.

Besarnya NPOPTKP ini berbeda tiap daerah, sebagai contoh untuk DKI Jakarta NPOPTKP adalah Rp. 80 Juta sedangkan untuk daerah Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi adalah Rp. 60 Juta. Untuk daerah lain di Indonesia sebaiknya ditanyakan ke Kantor Pajak atau Pertanahan atau ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Untuk contoh perhitungan bisa dilihat sebagai berikut:

Diperjual-belikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data sebagai berikut:

  • Luas 1.000 m2
  • NJOP = 1.000.000,- per meter
  • NJOPTKP adalah Rp. 80.000.000,- (DKI Jakarta)
  • Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah Rp. 2.000.000,- per meter
  • Maka nilai NPOP (Nilai Transaksi) = 1.000 x 2.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,-

Besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut:

  • PPh = 5 % x NPOP
  • Besarnya PPh = 5 % x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
  • BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP)
  • Besarnya BPHTB = 5 % x (Rp. 2.000.000.000 – Rp. 80.000.000) = Rp. 96.000.000,-

http://asriman.com/contoh-dan-cara-menghitung-bphtb-pada-jual-beli/>

Hasil Nanya Langsung ke BTN mengenai Proses Over Kredit

Posted on Updated on

Jumat, 12 Juli 2013 saya pergi ke BTN Cabang Tangerang  untuk bertanya langsung mengenai Proses Over Kredit. Tadi saya membawa semua dokumen-dokumen yg saya peroleh dari Notaris & Pihak Pertama (SP3K Asli, Akta PJB, Akta Surat Kuasa, Buku Tabungan BTN Batara & ATM Pihak Pertama, Semua Kuitansi + Bukti Transfer ke Pihak Pertama dsb)

keterangan Pertama saya peroleh dari Satpam BTN, katanya ada 2 Cara dalam Proses Over Kredit :

  1. Cara yang lumayan Ribet & prosesnya panjang, (mengajukan permohonan KPR Baru dsb)
  2. Cara yang simple adalah melalui Notaris, *berhubung saya sudah memegang Akta Pengikatan Jual Beli dari Notaris, bapak Satpam tersebut mempersilahkan saya ke Customer Service agar Auto Debet tiap bulan bisa langsung dari Rekening BTN saya sebagai Pihak ke dua (atas dasar Akta Notaris).

Namun karena yang saya menginginkan penjelasan atas proses yang katanya lumayan panjang, saya menemui petugas resmi di Lantai Atas untuk menanyakan mengenai Proses tersebut.

Keterangan dari Petugas BTN

diawal percakapan, kembali saya mendapat penjelasan bahwa ada 2 cara dalam proses over kredit :

  1. Secara Resmi (Pihak ke-2 mengajukan permohonan KPR baru)
  2. Dibawah Tangan (hanya berbekal Akta Notaris)

1. PROSES SECARA RESMI

Saya sebagai Pihak ke-2 harus mengajukan permohonan KPR Baru, dengan catatan nantinya Pihak BTN hanya akan menyetujui Nilai yang paling rendah antara :

  • 80% dari biaya Over Kredit
  • Penilaian dari Pihak ke-3 (Appraisal), tentang Nilai Rumah yang di Over Kredit

jadi misalkan Biaya Over Kredit saya Rp. 175.000.000,- maka 80% dari nilai tersebut adalah Rp. 140.000.000,-

Misalkan Hasil Penilaian dari Pihak ke-3 (Appraisal) Nilai Rumah tersebut adalah Rp. 200.000.000,-

maka Nilai Maksimal yang akan Disetujui BTN di SP3K adalah Rp. 140.000.000,- (karena yang dicari adalah Nilai yang terendah)

Petugas BTN juga menerangkan bahwa proses Over Kredit secara resmi hanya bisa dilakukan jika SERTIFIKAT atas rumah tersebut sudah jadi. Petugas BTN melihat data yang saya bawa lalu mengeceknya di Komputer (Pihak pertama mengajukan Permohonan KPR di BTN Harmoni, mungkin karena masih sama-sama BTN jadinya bapak tersebut bisa mengecek di semacam Intranetnya BTN)….setelah di cek..ternyata Sertifikat atas Rumah yang akan saya Over Kredit belum selesai.

kesimpulannya untuk saat ini adalah saya belum bisa melakukan Over Kredit secara resmi, karena sertifikat atas rumah tersebut belum terbit (katanya rata-rata proses sertifikat itu sekitar 1 tahun)….*Rumah yg akan saya Over Kredit / Take Over sudah mendekati 1 th.

Keterangan Lain , Jika Sertifikatnya sudah ada maka saya bisa mengajukan Pengalihan (Over Kredit) di BTN Mana Saja…tidak harus di BTN Harmoni

2. PROSES DIBAWAH TANGAN

Cara ini sangat tidak dianjurkan oleh Petugas BTN karena posisi saya sebagai Pihak ke-2 sangat lemah.

Padahal saya sudah mengurus Pengikatan Jual Beli & Surat kuasa ke Notaris…tapi petugas BTN masih menganggap posisi saya lemah *Gimana klo over kreditnya cuma berdasarkan kuitansi???berarti posisinya lebih lemah lagi donk,

Alasan petugas BTN mengatakan posisi saya lemah adalah :

  • Jika Pihak Pertamanya Nakal, maka dia bisa saja mengover kreditkan rumahnya ke beberapa Pihak
  • Bisa juga Pihak pertama yg nakal suatu saat melunasi semua hutangnya ke BTN lalu mengambil sertifikat.

Saran dari petugas BTN tersebut adalah saya harus sering-sering mengintip Sertifikat udah jadi atau belum & Secepatnya mengajukan Permohonan KPR baru.

Terakhir, untuk persiapan saya meminta formulir pengajuan Permohonan KPR supaya saya bisa secepatnya mengajukan permohonan KPR Baru secara resmi.

http://blog.rivaekaputra.com/2013/07/12/hasil-nanya-langsung-ke-btn-mengenai-proses-over-kredit/#comment-987

Beberapa istilah di IKLAN PROPERTI di koran / internet

Posted on Updated on

Karena iklan di koran dan internet mesti bayar dan biayanya tidaklah murah, sedangkan disisi lain space yg tersedia untuk menyampaikan pesan tsb terbatas, maka banyak istilah yg disingkat, dibawah ini ada list bbrp singkatan yg lumrah dan semoga bermanfaat :

A
AJB
= Akta Jual Beli = akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli yg dibuat dan disahkan oleh notaris
AHT = Akta Hak Tanggungan, dibuat oleh notaris yg digunakan dalam akad kredit bank
Akta Waris = surat yg dibuat oleh Kelurahan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yg berhak sebagai ahli waris dari suatu properti untuk menghindari sengketa dikemudian hari
APHT = Akta Pembebanan Hak Tanggungan, akta yg dibuat oleh notaris yg gunanya adalah nama yg tertera di buku sertifikat tersebut “telah melepaskan haknya untuk sementara” kepada bank karena memiliki kredit dalam jangka waktu tertentu
Apt = apartement

B
BaruRenov
= Baru renovasi, rumahnya seperti baru lagi
BPHTB = Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (pajak yg harus dibayar pembeli tanah sebelum AJB)
BPN = Badan Pertanahan Nasional (lembaga yg mengurusi terbitnya sertifikat)
B/U = butuh uang
BU CPT = butuh uang cepat

C
cck u/ush
= cocok untuk usaha
Cdmn = condominium (apartement mewah)
Cover Note = surat pernyataan notaris yg diakui negara secara sah

D
DP
= Down Payment = Uang Muka

F
FasLkp
= fasilitas lengkap, biasanya berarti ke fasilitas : PDAM, TLP, PLN
Flat = Rusun
FullBgn = Full Bangunan, bangunannya berdiri diatas seluruh luas tanahnya
FullPrbt = Full Perabot, setiap ruang sdh ada perabotnya, dijual bersama rumahnya
FullGipsum = plafon terbuatan dr gypsumboard
FullJati = semua kusen, pintu jendela, rangka atap dari kayu jati
FullKrmk =semua lantai terbuat dr ubin keramik

G
Galvalum
= kuda2 atap dari baja tahan karat

J
Jln kembar
= boulevard, jalan 2 arah dengan dibatasi oleh taman ditengahnya
J CPT = jual cepat
J/K = dijual atau dikontrakkan
J/S = dijual atau disewakan
JRugi = dijual dibawah harga pasaran (biasanya karena butuh uang cepat)

K
kav
= kavling = tanah kosong saja, misal kav7A = kavling no 7A
KPR = Kredit Kepemilikan Rumah
KPR UM 20% = bisa dibeli dgn KPR, Uang Muka minimal 20% dari harga jual
KPA = Kredit Kepemilikan Apartement
KPM = Kredit Multi Guna
KTA = Kredit Tanpa Agunan
Kredit Konstruksi = kredit yg diberikan ke bank untuk membangun (rumah/ruko/gudang dll) dgn jaminan tanah kosong yg dibangun itu sendiri
KSB = Kavling Siap Bangun, jual kavling saja tanpa rumah dan fasilitasnya

L
LT/LB
= Luas Tanah / Luas Bangunan, contoh LT72/LB36= tanah 72m2 & bangunan 36m2

N
NJOP
= Nilai Jual Obyek Pajak, dasar perhitungan jual beli yg ada di SPPT tahun berjalan
NJOPTKP = Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
Notaris = pejabat profesional yg ditunjuk oleh negara untuk membuat segala macam akta/surat

O
OpenHouse
= rumah tsb bisa dikunjungi, biasanya penghuni sdh pindah dan siap huni
O/H = Open House (lihat atas)
Ovr Krd = over kredit, rumah yg dijual masih nyicil KPR

P
Pav
= Pavilliun = rumah yg terpisah dari rumah induk (biasanya terletak di samping atau belakang)
PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
PK = Perjanjian Kredit (disebut juga sbg Akad Kredit, antara Bank dgn Bebitor/penghutang)
PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah = pejabat yg berwenang membuat & mengesahkan AJB, biasanya merujuk ke Notaris atau Camat (sebagai PPAT sementara) apabila di wilayah tsb belum ada Notaris.
PPh = Pajak Penghasilan (pajak yg harus dibayar penjual tanah sebelum AJB)

R
Rmh
= rumah
RmhMwh = rumah mewah
Rmh Tkt = rumah tingkat
Rm Br = rumah baru
Roya = pernyaataan kalau nama yg ada di sertifikat sdh selesai kreditnya , kebalikan dari APHT
Ruko = rumah toko, bangunan biasa terdiri 2 lantai atau lebih (lantai 1 buat usaha, lantai atasnya buat tempat tinggal)
Rukan = rumah kantor, mirip ruko, bedanya lantai 1 bukan buat toko tapi kantor atau seluruh lantainya buat kantor
Rusun = rumah susun
Rusunami = Rumah Susun Hak Milik (diperjual belikan, ada sertifikat HGB di setiap unitnya)
Rusunawa = Rumah Susun Sewa (disewakan per bulan atau pertahun, tidak diperjualbelikan)
RStock = ready stock, ada rumah yg sudah jadi dan siap dihuni
RIndent= rumah masih indent, masih dibangunkan dahulu serah terima bbrp bulan kemudian

S
SHM
= Surat Hak Milik
SHGB = Surat Hak Guna Bangunan (mirip SHM, bedanya setaip 25 tahun sertifikatnya harus diperpanjang di BPN)
SHGU = Surat Hak Guna Usaha (biasanya untuk tanah yg luas beruap : perkebunan, hutan dll)
SHPL = Surat Hak Penggunaan Lahan = mirip kontrak jangka panjang lahan, diatasnya bole dibangun bangunan
SPPT = Surat Penagihan Pajak Tahunan (nilai NJOP ada disini, dibagikan setiap tahun oleh kantor pajak lewat kantor kelurahan)
STTS = Surat Tanda Terima Setoran (setelah membayar PBB tahunan atau melunasi PPh dan BPHTB akan menerima tanda terima ini, dibayarkan di bank yg ditunjuk)
SWH = Solar Water Heater = pemanas air dgn tenaga matahari

T
tanah ngantong
= tanah sebelah belakang lahan ini lebih lebar dari pada tanah depan yg menghadap jalan, biasanya dipercaya membawa hoky
Tandon = bak penampung air, bisa terbuat dr beton, tembok, stainless steel atau fiberglass
Tlp PDAM 2200W = ada fasilitas Tlp-nya, ada air PDAM dan listrik PLN dgn daya 2200 watt
TP = tanpa perantara (dijual/diiklankan langsung oleh pemilik, tidak lewat broker/makelar)

W
WH
= Water Heater = pemanas air

ada contoh contoh kalimat singkatan yg perlu diketahui (variablenya silahkan ditentukan sendiri) , misalnya :
2,5LT = 2 1/2 lantai = bangunan terdiri atas 2 lantai, lantai ketiganya separo terdiri atas atap biasa (genteng, asbes, seng) separonya lagi berupa cor beton yg bisa dipakai buat jemuran dan tandon air
3KT 2KM 1DP 1KP = 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 kamar pembantu
7,5×21 = lebar tanah (yg menghadap jalan) 7,5m dan panjang (ke belakangnya) 21m

 

http://forum.purdiechandra.net/showthread.php?t=175

Contoh Surat Pengajuan Keberatan Kenaikan Suku Bunga

Posted on Updated on

Kepada Yth,
Customer Services KPR
Di Tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan surat pemberitahuan kenaikan suku dengan no (Isi nomer surat dari Bank), yang kami terima pada tanggal (Tulis tanggal), dengan ini kami mengajukan KEBERATAN atas kenaikan suku bunga tersebut, untuk itu kami mohon adanya peninjauan kembali. Besar harapan kami bahwa Bank bisa menilai secara bijaksana akan kemampuan kami. Sehingga suku bunga yang nantinya ditentukan tidak akan memberatkan kami sebagai debitur dan nasabah.

Demikian Surat Keberatan ini kami ajukan, kami mohon kepada staff costumer service KPR untuk dapat menindaklanjuti pernyataan KEBERATAN kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, ……… [Tahun]

Hormat kami

(Nama debitur)

Cara Mengubah Status HGB Ke SHM

Posted on

Tanah dengan status sertifikat hak guna bangun (HGB) bisa dijadikan sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah itu berada.

Tidak sedikit orang mengeluhkan cara mengurus status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagian keluhan itu mengeluh biaya yang dikeluarkan, maupun sistem administrasinya. Perlu Anda ketahui, dasar hukum pengubahan seritifkat adalah Keputusan Menteri Negara atau  Kepala BPN No 6 tahun 1998.

Status SHM tentunya lebih tinggi ketimbang HGB. HGB memiliki masa berlaku waktu tertentu, misalnya 20 tahun atau 30 tahun. Masa berlaku HGB, harus diperpanjang dan tentunya memerlukan biaya. Sementara SHM tak terbatas waktu. Dengan demikian, agar tak direpotkan oleh urusan perpanjangan HGB yang masa berlakunya habis, ada baiknya Anda meng-SHM-kan rumah Anda.

Anda bisa mengubah status properti Anda dengan melakukan pengurusan pada Kantor Pertanahan di wilayah tanah itu berada. Nah, jika Anda mengurus sendiri berikut beberapa syarat yang perlu diketahui dalam mengubah status rumah :

1.  Sertifikat asli HGB yang akan diubah status. Sebagai langkah awal, menyiapkan sertifikat asli HGB yang akan diubah. Tanpa sertifikat ini, upaya untuk     mengubah status akan sia-sia. Oleh karena itu perlu disiapkan lebih awal, dengan meng-copysertifikat HGB.

2.  Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat ini perlu Anda siapkan. Hal ini berguna sebagai bukti legalitas yang memperbolehkan tanah digunakan untuk mendirikan bangunan.

3.  Fotokopi identitas diri. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai keterangan identitas pengajuan Anda.

4.  Fotokopi SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terakhir. Lampiran ini diperlukan untuk melihat jejak rekam pajak, seperti luas tanah dan luas bangunan yang kena pajak.

5.  Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat ini sebelumnya sudah diproses sebelum Anda mengajukan pengubahan status sertifikat HGB menjadi SHM. Ketika surat ini sudah ada, segeralah di-copy untuk beberapa lembar. Dan lampirkan yang asli bersama dengan lampiran lain.

6.  Membayar Biaya Peningkatan HGB Menjadi SHM. Besar biaya tergantung biaya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan luas tanah. Adapun rumus menentukan biaya NJOP sebagai berikut: 2% x (NJOP Tanah – Rp60 juta). Sebagai gambaran, untuk tanah seluas 100 meter persegi di Jakarta dengan NJOP sebesar Rp1 juta per meter persegi, Anda mesti membayar Rp800.000. Perlu diingat, angka variabel tergantung daerahnya. Misalnya, Jakarta angka variabelnya sebesar Rp60 juta. Tangerang sebesar Rp50 juta dan Bekasi sebesar Rp30 juta.

7.  Atau praktisnya Anda bisa menggunakan jasa notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk pengurusan HGB ke SHM. Tentunya Anda harus siapkan dana sekitar Rp1 juta hingga Rp3 juta untuk jasa notaris itu.

Haryanto

http://www.rumah123.com/berita-properti-1330-id.html

KAMUS KPR

Posted on Updated on

KAMUS KPR

Ability To Pay Kemampuan angsur konsumen dengan memperkirakan berapa besar kemampuan untuk membayar angsuran KPR setelah  penghasilan kotor konsumen dipotong kewajiban lain yang ada. (lihat Bab Underwriting Sub-Bab Rasio Angsuran)
Adjustable Rate Mortgage (ARM) KPR dengan suku bunga yang dapat disesuaikan secara periodik berdasarkan suatu indeks yang sudah ditentukan sebelumnya.
Alih Debitur Pelunasan saldo pinjaman KPR konsumen lama dengan cara penjualan rumah yang menjadi jaminan KPR, dimana pembeli rumah akan menjadi konsumen KPR.
Amortization (Amortisasi) Pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman lunas/ terbayar pada saat jatuh tempo.
Amortization Schedule (Jadwal Amortisasi) Schedule/ jadwal pembayaran angsuran bulanan yang menggambarkan bagaimana pinjaman akan dilunasi dalam besaran angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga.
Application form  (Formulir Aplikasi) Formulir permohonan yang harus diisi oleh nasabah dan/atau calon nasabah untuk mencatat informasi yang dibutuhkan oleh Bank.
Appraisal Opini atas nilai estimasi harga pasar terhadap suatu obyek rumah tertentu dan pada saat tertentu.
Business Continuity Plan Merupakan perencanaan yang dibuat untuk mengantisipasi kesinambungan bisnis dan operasional setelah terjadinya bencana (disaster). Lihat juga Disaster and Recovery Plan.
Credit Enhancement  Adalah suatu metoda untuk mengurangi risiko kredit dengan melimpahkannya ke suatu lembaga/institusi tertentu.Contoh: Credit Enhancement dapat diperoleh dari penggunaan asuransi kredit, jaminan dari Pihak Ketiga, dan lainnya. Setiap metoda memberikan jaminan kerugian yang dialami Originator dalam hal terjadi kredit macet.
Credit Report  Adalah suatu laporan mengenai catatan kinerja kredit dari konsumen potensial yang akan dipergunakan Originator untuk membantu menetapkan kelayakan pemberian kredit terhadap konsumen tersebut.
Custodial Services Jasa pelayanan penyimpanan dokumen jaminan dan dokumen berharga lainnya.
Custodian Petugas pengelola penyimpanan dokumen jaminan.
Disaster Recovery System Adalah suatu sistem yang melakukan back-up terhadap keberlanjutan kegiatan bisnis terhadap suatu risiko/kejadian menyebabkan sistem utama (back-bone) menjadi tidak berfungsi (misalnya karena adanya bencana atau hal lainnya)Kategori bencana antara lain:

    • Kebakaran
    • Kegagalan sistem
    • Serangan teroris
    • Serangan virus komputer
    • Demontrasi karyawan
    • Masalah Hukum
    • Dan lain-lain

Lihat juga Business Continuity Plan

Dual Approval Adalah persetujuan kredit terhadap konsumen yang diberikan oleh dua orang yang independen.
Dual Control Pengawasan yang dilakukan secara berlapis dan independen.
Early Payment Default Kejadian gagal bayar/ tunggakan KPR di awal masa KPR.
Fixed Rate Tingkat suku bunga KPR tetap sepanjang jangka waktu pinjaman KPR.
Foreclosure Proses eksekusi/penjualan jaminan yang dilakukan Originator untuk mendapatkan pelunasan saldo KPR yang tertunggak melalui ketentuan hukum yang berlaku.
Foreclosure Risk Tingkat/rasio kemungkinan terjadinya eksekusi/penjualan jaminan.
Fully Amortized Sistem pembayaran angsuran bulanan yang terdiri dari Pokok dan Bunga. Besarnya angsuran mencukupi untuk pembayaran kembali pinjaman hingga lunas sesuai jangka waktu yang ditetapkan; dapat disebut juga pelunasan secara otomatis.
GIGO (Garbage In GarbageOut) Merupakan prinsip dalam sistem informasi dimana kualitas data yang diterima akan berdampak pada informasi yang dihasilkan kemudian.
Index Rate Adalah suatu acuan tingkat suku bunga tertentu untuk digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga produk KPR.
Loan Application Adalah dokumen persyaratan yang disyaratkan Originator pada saat debitur mengajukan pinjaman. Dokumen ini berisi informasi detil tentang debitur dan data rumah & tanah yang akan dibiayai Originator.
Loan Servicing Pengelolaan tagihan pembayaran KPR serta kewajiban terkait debitur lainnya, seperti pengelolaan rekening escrow, asuransi, penyelesaian pinjaman debitur bermasalah dan pengiriman pembayaran angsuran pool KPR kepada investor.
Loan File Suatu sarana pencatatan yang menyediakan informasi pinjaman/ KPR secara menyeluruh.
Loan Set-up Kegiatan pencatatan data/ informasi ke dalam loan file sesuai dengan hasil keputusan kredit.
Loan To Maturity Sisa jangka waktu KPR
Loan Workout Suatu upaya penyelesaian kredit bermasalah.
Loss Severity Nilai kerugian pokok pinjaman ketika dilakukan eksekusi/penjualan jaminan KPR.
LTV Ratio (Loan To Value) Adalah perbandingan (persentase) antara jumlah kredit dengan harga jual tanah & rumah atau hasil penilaian yang dilakukan oleh perusahaan penilai, mana yang lebih rendah.  (Jumlah Pinjaman/ nilai properti = loan to value ratio).
Margin Rate Tingkat/ rasio keuntungan.
Mortgage Insurance Adalah pertanggungan asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian Originator sebagai akibat kredit macet untuk jumlah tertentu (umumnya 20%).
Management Information System Kemampuan infrastruktur IT dalam mendukung pengelolaan sistem informasi KPR.
Non Performing Loan (NPL) Status pinjaman/ KPR dimana terjadi penunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan atau tergantung dari Perjanjian Kredit yang ada.
Origination Proses penawaran produk KPR hingga memastikan kelengkapan aplikasi calon debitur KPR.
Periodic Rate Adjustment Date Tanggal penyesuaian suku bunga dalam suatu periode tertentu.
Personal Discussion Teknik wawancara/ berkomunikasi dengan calon debitur guna mendapatkan informasi dan kebutuhan debitur serta memberikan solusi yang paling tepat bagi calon debitur dalam mendapatkan rumah melalui KPR. Istilah ‘personal discussion’ adalah pengganti istilah wawancara/interview untuk tidak memberikan kesan bahwa petugas interview lebih tinggi dari yang di-interview.
Prepayment Speed Adalah perkiraan tingkat kecenderungan konsumen melunasi sebagian atau seluruh saldo KPR sebelum tanggal/waktu jatuh tempo. Hal ini penting bagi investor untuk melakukan penilaian dalam investasi di pass-through RMBS.
Probability of Default Adalah tingkat kemungkinan terjadinya gagal bayar angsuran KPR sehingga masuk ke dalam kriteria KPR menunggak.
Quality Control Kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas ketepatan dan efisiensi dalam produksi, penjualan dan pengelolaan KPR.
RMBS Residential Mortgage Backed Securitities/ RMBS adalah Surat berharga (Efek Beragun Aset) dimana investor memperoleh pengembalian dan hasil investasinya dari pembayaran angsuran KPR.
Servicer Jasa pengelolaan terhadap tagihan pembayaran KPR konsumen  serta kewajiban terkait debitur lainnya dari pool KPR pada RMBS. (lihat Loan Administrator).
Servicing (Loan Administration) Suatu fungsi dalam pengelolaan KPR yang meliputi kegiatan administrasi pembayaran, customer service (pelayanan debitur), pelaporan kepada investor, penagihan dan proses eksekusi aset. Selengkapnya lihat Bab Servicing Sub-bab Tanggung Jawab Departemen Servicing.
Tracking Record System Suatu mekanisme pencatatan yang dibuat sedemikian rupa untuk kemudahan pengaksesan data/ informasi.
Underwriter Disebut juga loan processor, adalah petugas yang melakukan verifikasi data dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman KPR dan merekomendasikan keputusan kredit. Evaluasi meliputi, antara lain aspek kemampuan keuangan (ability to pay), aspek kemampuan kewajiban membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan (willingness to pay), aspek hukum dan nilai jaminan, dll
Underwriting Proses pemberian keputusan kredit kepada konsumen melalui penilaian dan analisa dari aspek jaminan, ability dan willingness to repay, dll  (lihat underwriter)
Willingness To Pay Berkaitan dengan karakter konsumen dalam kemampuan dan kemauan memenuhi pembayaran angsuran KPR sesuai ketentuan Originator.
Write Off Penghapusan bukuan piutang tertunggak yang sudah tidak dapat tertagih lagi.

http://www.smf-indonesia.co.id/index.php?mib=pages&parent=0070&id=0204

Cover Note

Posted on

Secara sepintas lalu cover note tidak berarti apa-apa dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan yang berakhir dengan pendaftaran di badan pertanahan. Namun karena cover note sering dijadikan bukti jaminan/ pegangan sementara bagi bank dalam mencairkan kredit, maka dalam pembuatan sertifikat hak tanggungan cover note menjadi bahagian dari proses terbentuknya dua peristiwa hokum perjanjian yaitu perjanjian pinjaman kredit dan perjanjian agunan/ jaminan hak tanggungan.
Cover note berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yang terpisah, yakni cover dan note, dimana cover berarti tutup dan note berarti tanda catatan. Melihat dari arti kedua kata itu, maka cover note berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari cover note adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat.

Cover note dikeluarkan karena adanya pengurusan akta-akta. cover note tidak diserahkan karena belum lunas utangnya, adanya tunggakan BPHTB (Bea Perolehak Hak Atas Tanah dan Bangunan). Di sini cover note tampaknya dalam praktik mengikat secara moral (moral binding).

Dikeluarkannya cover note oleh Notaris yang berisikan pernyataan. Pernyataan pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan demikian dapat diberikan secara tegas, namun juga tercakup kedalam satu atau lebih perilaku. Terkecuali di tentukan lain, pernyataan, tercakup kedalam penyampaian keterangan lain, dapat di sampaikan dalam bentuk apapun juga atau tercakup dalam satu atau lebih perilaku
Pada dasarnya cover note muncul sebagai surat keterangan tidak hanya terjadi dalam hokum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, melainkan juga dapat dikleuarkan oleh noteris dalam akta yang lain seperti gadai, hipotik, fidusia. Namun yang menjadi focus pembahasan dalam penulisan (baca: penelitian) ini hanya mengkaji hak tanggungan mengingat bahwa rata-rata dalam pencairan kredit oleh bank bagi debitur. Bank lebih senang dan terbiasa mencairkan kredit yang disertai dengan hak tanggungan, yang objek jaminan hak tanggungannya adalah tanah. Apalagi tanah bernilai ekonomi dan harganya tidak pernah turun-turun.
Tanah kalau dijadikan jaminan kemudian diukur dengan nilai piutang, atau disesuaikan dengan standar kredit apakah terancam macet ? tanah tidak terlalu berpotensi mengalami penyusutan seperti barang bergerak lainnnya. Cukup bank melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap objek jaminan. Untuk mengetahui lokasi, batas-batas dan persuratannya maka kepercayaan bank untuk mencairkan kredir tidak was-was lagi bagi bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan jumlah piutang yang tertahan pada debitur.
Akta atau dokumen yang sedang dalam proses pengurusan di kantor Notaris akan tetapi belum selesai pengurusannya, sedangkan klien (Pihak yang Berkepentingan) membutuhkan akta atau dokumen tersebut, maka Notaris dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa akta atau dokumen sedang dalam pengurusan di Kantor Notaris yang bersangkutan. dalam praktiknya surat keterangan itu biasanya di sebut dengan cover note.

Ada beberapa contoh dari surat keterangan cover note Notaris, misalnya:

1. Bila debitur hendak mengambil kredit di Bank dan barang yang akan dijaminkan itu masih dalam proses roya, sedangkan Bank baru akan mencairkan kredit bila barang yang dijaminkan telah selesai di roya fidusia terlebih dahulu, maka salah satu solusi agar kredit itu dapat dicairkan oleh Bank, yaitu Notaris akan mengeluarkan cover note yang berisi keterangan bahwa sertifikat kepemilikan atas barang itu sedang dalam proses roya dan apabila telah selesai di roya maka akan disetor ke Bank.

2. Bila suatu Perseroan Terbatas sedang menunggu surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan proses pengurusannya dilimpahkan ke kantor Notaris, maka Notaris akan mengeluarkan cover note, yang menerangkan bahwa surat tersebut sedang dalam proses di Departeman Hukum dan HAM RI apabila telah selesai pengurusannya akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan tersebut.
Pada umumnya proses cover note Notaris tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulisannya, akan tetapi penulisan dari cover note biasanya dilakukan atas kop surat Notaris, ditandatangani dan dicap Notaris, sedangkan lainya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris

http://psycho-legal.blogspot.com/2011/07/cover-note-oleh-notaris.html

KPR Syariah pun Bisa Menjadi Bermasalah Secara Syariah

Posted on

Oleh. Dr. Muhammad Arifin Badri

KPR Syariah bisa bermasalah

KPR syariah yang dipercaya sebagai solusi teraman mewujudkan rumah idaman ternyata juga menyimpan masalah besar. Label syariah pada hakekatnya tidak lebih pemaksaan istilah. Siapa pun yang bersedia memahami akan menyimpulkan: tak ada beda KPR bank syariah dengan KPR bank konvensional.

Memiliki rumah megah, atau mobil mewah, adalah impian setiap orang. Termasuk Anda. Bukankah demikian? Pertanyan besar yang mungkin selama ini menyelimuti benak Anda ialah dengan apa Anda bisa mewujudkan impian indah itu? Semakin Anda memikirkannya, impian itu semakin pudar. Tak ayal lagi, Anda jadi putus asa. Bagi banyak orang, untuk mewujudkan hunian keluarga ekstra instan, saat ini hanya tersisa satu pintu sempit. Yakni menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan. Hampir telah menjadi paten bagi banyak kalangan, bila ingin menikmati indahnya rumah idaman atau mobil mewah, harus rela menjadi nasabah bank. Benarkah membeli rumah atau mobil idaman

hanya bisa dilakukan dengan utang jangka panjang dari bank?

BEDANYA JELAS, JELAS BERBEDA

Pembaca yang budiman, sebelum terlalu jauh berbicara hukum menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan atau lembaga keuangan lain, saya perkenankan Anda untuk ada baiknya merenungkan perbandingan yang disajikan dalam tabel berikut.

 

Bedanya jelas, dan jelas-jelas berbeda, kan? Kini tibalah Anda untuk memikirkannya dari sudut syariat.

KPR DITINJAU DARI SYARIAT

Penyaluran KPR biasanya melibatkan tiga pihak. Yakni Anda sebagai nasabah, pengembang perumahan (developer) dan bank atau lembaga keuangan/pembiayaan. Setelah melalui proses administrasi, biasanya Anda diwajibkan membayar uang muka (down payment/DP) sebesar 20 persen dari harga jual. Setelah mendapatkan bukti pembayaran DP, bank akan melunasi sisa pembayaran rumah sebesar 80 persen. Tahapan selanjutnya, sudah dapat ditebak: Anda menjadi nasabah (debitur) bank penyalur KPR.

Sekilas, pada akad kredit tersebut Anda tidak menemukan hal yang perlu dipersoalkan. Terlebih berbagai lembaga keuangan syariah mengklaim bahwa mereka berserikat dengan Anda dalam pembelian rumah. Anda membeli 20 persen dari rumah itu. Sedangkan lembaga keuangan syariah membeli sisanya, yaitu 80 persen. Dan pada saatnya nanti, lembaga keuangan menjual kembali bagiannya yang 80 persen itu kepada Anda. Namun bila Anda cermati lebih jauh, niscaya Anda akan menemukan berbagai kejanggalan secara hukum syariat. Tiga hal berikut layak dipersoalkan secara hukum syariat.

1. Adanya DP (Down Payment, Uang Muka)

Pembaca yang budiman, sejujurnya ketika Anda membayar DP—biasanya 20 persen dari harga jual rumah—kepada pengembang, apa niat Anda? Apakah uang sebesar itu merupakan uang muka ataukah penyertaan modal Anda untuk membeli rumah? Saya yakin, semua orang, termasuk lembaga keuangan terkait, menyadari bahwa uang Anda yang 20 persen itu adalah uang muka, dan bukan penyertaan modal. Jika realitanya demikian, sejatinya Anda selaku nasabah telah membeli rumah secara utuh. Artinya, secara syariat, dengan membayar DP, berarti pembeli (nasabah) telah dianggap memiliki rumah yang dia beli. Kesimpulan ini didasari pada ketentuan hukum jual-beli dalam syariat. Bahwa barang yang telah dijual secara sah menjadi milik pembeli, terlepas dari lunas atau tidaknya pembayaran. Karena dalam aturan jual-beli secara kredit, barang resmi menjadi milik pembeli, meskipun belum lunas. Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan lembaga pembiayaan Kendaraan bermotor maupun rumah layak dipersoalkan

Dari fenomena KPR, Anda dapat pastikan bahwa peran lembaga keuangan tersebut hanya sebatas membiayai alias mengutangi. Karena bank secara aturan perundangan tidak diperkenankan melakukan kegiatan bisnis riil, termasuk membeli rumah.

Di saat yang sama, Anda juga dapat menyoal keberadaan DP dari sisi lain. Mengapa lembaga keuangan senantiasa mempersyaratkan adanya DP? Bukankah akan lebih baik dan benar-benar membantu masyarakat bila lembaga keuangan menangung seluruh dana pembelian rumah, dan selanjutnya dikreditkan di masyarakat?

2. Nasabah Membayar Lebih

Selain peran lembaga keuangan yang hanya sebatas membiayai atau mengutangi, ternyata pada prakteknya, lembaga keuangan tersebut memungut keuntungan dari nasabah KPR. Tidak diragukan, keutungan ini haram karena riba. Haramnya keuntungan yang dipersyaratkan dalam akad utangpiutang adalah konsensus ulama, dan telah dituangkan dalam kaidah ilmu fiqih berikut:

“Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba” (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116)

3. Akad Penjualannya Hanya Sekali

Klaim bahwa lembaga keuangan dalam KPR melakukan penyertaan modal dalam pembelian rumah, nampaknya tidak sesuai fakta. Buktinya, Anda tidak pernah membeli bagian mereka yang 80 persen. Kalaupun lembaga keuangan bersikukuh telah melakukan penyertaan modal dan kemudian menjualnya kembali kepada Anda, itu pun tetap menyisakan masalah besar. Bila pun klaim lembaga keuangan benar, berarti mereka telah menjual barang sebelum sepenuhnya mereka terima, dan itu terlarang secara syariat.

Dari sahabat Ibnu Abbas Radliallahu ‘anhu, beliau menuturkan,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai melakukan serah terima barang tersebut.”Ibnu Abbas berkata: “Saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.” (Muttafaqun alaih)

Thawus mempertanyakan sebab larangan ini kepada sahabat Ibnu Abbas Radliallahu ‘anhu: “Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: Bagaimana kok demikian? Ibnu Abbas menjawab: “Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.” (Muttafaqun‘Alaih)

MENABUNGLAH DAN BERDOA

KPR yang menurut banyak orang solusi untuk mewujudkan rumah impian, ternyata menyimpan masalah status kehalalannya. Telah demikian jelas, menabung itu solusi untuk mewujudkan rumah idaman. Lebih bagus lagi bila Anda mencari pemodal yang sudi mengkreditkan rumah secara langsung kepada Anda, tanpa campur tangan pihak ketiga. Dan tidak kalah penting, memohonlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Percayalah, dengan usaha halal, diiringi doa yang tulus, rumah idaman Anda akan terwujud.

Wallahu a’alam bisshawab

sumber: Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 24 (Februari 2012)

 

Developer Nakal Layak Digugat

Posted on

“YLKI menilai UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang baru saja disahkan tidak akan mampu melindungi konsumen dari pengembang perumahan yang nakal.”

Konsumen perumahan atau apartemen meradang. Berbagai macam penipuan atau jebakan kerap mereka terima dari para pengembang atau developer ketika ingin membeli rumah atau apartemen. Seorang ibu mengaku telah membayar uang muka dan menyicil selama enam bulan, namun rumah yang diidam-idamkan belum juga dibangun. Uniknya, si pengembang masih bisa bebas berkeliaran.

Kasus lain, seorang konsumen diminta membayar tunai untuk mendapatkan apartemen. Namun, faktanya, pengembang belum mendapatkan izin membangun apartemen. Seorang pria keturunan Tionghoa juga menceritakan pengalamannya yang tertipu pengembang. Awalnya, ia membeli rumah dengan fasilitas parkir mobil. Namun, setelah membayar, fasilitas itu ternyata fiktif.

Pria ini pun mengaku serba salah. Bila ia berhenti menyicil, maka ia akan kehilangan uang panjar. Bila diteruskan, rumah yang diidamkannya tentu tidak sesuai dengan rencana awal. Para konsumen yang tertipu ini bukan orang yang awam hukum. Salah seorang di antaranya, bahkan berprofesi sebagai notaris.

Curahan hati ini disampaikan oleh sejumlah konsumen yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan didukung oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Apalagi, dalam FGD ini, hadir Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Agus Sumaryoto.

Agus tak menampik bahwa memang faktanya banyak developer yang nakal. Kasus-kasus yang mirip seperti di atas tak sedikit jumlahnya, bahkan diperkirakan mencapai ribuan. Karenanya, ia menaruh harapan besar dengan terbitnya UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah bisa menjawab semua persoalan ini.

“Saya sangat yakin, undang-undang ini akan efektif untuk menindak developer nakal,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/12).

Agus menjelaskan undang-undang yang baru ini memberikan kewenangan yang besar kepada Pemda untuk mengatur dan mengawasi pembangunan perumahan di daerahnya. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah”.

Namun, meski mendapat kemudahan, para pengembang tak bisa main-main. Pasal 33 ayat (2) menegaskan Pemda juga berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Agus, ketentuan ini dapat melindungi masyarakat dari pengembang nakal.

Dalam undang-undang ini, juga dikenal sebuah forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Forum yang dipimpin oleh pemerintah ini diisi oleh para masyarakat pemangku kepentingan, seperti pengembang dan konsumen. Salah satu fungsinya adalah melakukan mediasi atau arbitrase bila ada sengketa perumahan.

Namun, lanjut Agus, bila masih ada juga pengembang yang nakal maka ia menyarankan agar konsumen menempuh jalur hukum. “Gugat saja ke pengadilan,” tuturnya. Ia menyarankan agar para konsumen yang dirugikan di satu lokasi perumahan membentuk sebuah wadah, seperti yayasan, untuk menempuh jalur hukum itu.

Menurut Agus, dengan organisasi berbentuk badan hukum, maka perjuangan untuk mengembalikan hak akan lebih mudah dibanding berjuang sendiri-sendiri. Agus bukan asal omong. Ia telah membuktikan sendiri dengan dua kali menggugat pengembang nakal. “Gugatan kami dimenangkan pengadilan. Dan putusannya sudah inkracht,” jelasnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo justru pesimistis dengan undang-undang yang baru ini. Menurutnya, undang-undang ini tak menyentuh sumber masalah. “Dalam undang-undang hanya dibicarakan seputar pengawasan dan regulasi, padahal sumber masalah selama ini ada di hukum kontrak,” ujarnya.

Ia mengatakan seharusnya Pemerintah dan DPR fokus membenahi kontrak antara pengembang dan konsumen dengan standar baku yang jelas. “Sehingga tak ada lagi pengembang yang bermain-main dengan kontrak yang ‘menipu’,” tuturnya.

Sudaryatmo menilai saran agar para konsumen menggugat developer nakal bukan wacana yang baru. “Sejak dahulu itu memang hak konsumen. Itu bukan norma baru,” tuturnya. Sejak awal, ia juga mengaku pesimis dengan undang-undang ini, apalagi para anggota DPR yang membuat undang-undang ini berlatar belakang profesi sebagai pengembang perumahan.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d1371dde3df3/developer-nakal-layak-digugat

Ciri-Ciri Pengembang Nakal

Posted on

Penting untuk mengetahui ciri-ciri pengembang properti yang nakal. Itu karena transaksi Anda dengan mereka tidak bernilai kecil–bahkan bisa jadi merupakan transaksi terbesar sepanjang hidup Anda. Ketika Anda terjebak dengan pengembang yang nakal, bukan waktu saja yang mungkin terbuang, tapi juga uang.
Anda bisa mengenali pengembang nakal dengan melakukan investigasi sendiri dan investigasi di Internet, seperti forum, mailing list, situs web berita, atau komentar-komentar di Facebook. Berikut ini adalah ciri-ciri pengembang nakal.

(Baca: Temukan Rumah Idaman)

Pengembang tidak menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) setelah Anda menyetor uang tanda jadi (booking fee).
PPJB tidak dapat dapat dinegosiasikan dan uang tanda jadi tidak dapat dikembalikan.
Proses pemesanan, pembangunan, dan proses lain tidak berjalan sesuai jadwal yang diejaskan di awal.
Pengembang tidak memiliki tim khusus untuk layanan pelanggan yang dapat menjelaskan atau menangani keluhan pelanggan.
Spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.
(Baca: Biaya-Biaya Beli Rumah Baru)
Ketika Anda sudah terlanjur terjebak berurusan dengan pengembang nakal, sulit bagi Anda untuk menyelesaikan masalah. Ketika Anda sudah menyerahkan uang, apalagi cicilan sudah berjalan, pengembang sudah di atas angin. Saat perlu menyampaikan komplain, ada baiknya bicara dengan pembeli rumah lain dan mengajak mereka bersama-sama mengajukan komplain.

http://blog.rumah.com/437/ciri-ciri-pengembang-nakal.html