UU perlindungan konsumen Republik Indonesia No 8 tahun 1999

Didalam UU perlindungan konsumen Republik Indonesia No 8 tahun 1999 ini, kami mencoba menitik beratkan pada Pasal 8 huruf (a) yaitu : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya UU perlindungan konsumen Republik Indonesia No 8 tahun 1999 ini kami upload dalam bentuk PDF. uu_8_th99_perlindungan_konsumen1.pdf

About these ads

About kprid

Seorang mantan konsumen dan nasabah KPR yang telah mengalami sebuah ketidakadilan dalam proses dan perjalanan KPR. Namun semua itu memang sudah menjadi sebuah takdir dalam kehidupannya. Maka dari itu Blog ini adalah bagian dari usahanya untuk menegakkan keadilan di mata Tuhan. Dengan memberikan segalanya untuk dapat mencegah jangan sampai ada konsumen dan nasabah KPR yang menjadi korban ketidakadilan di dunia properti dan perbankan. Semoga dari ketidakadilan yang dialaminya bisa memberikan sebuah manfaat bagi khalayak umum yang tengah mencari dan berusaha mendapatkan sebuah rumah impiannya. Akhir kata mudah-mudahan Tuhan memberikan petujuk dan hidayahnya bagi kita semua, khususnya untuk para pengembang dan Bank-Bank di tanah air yang kita cintai ini. Besar harapan kita tentunya Tuhan dapat membukakan mati hati nurani dari para pengembang dan bank-bank yang berlaku tidak adil dan semena-mena yang hanya mengejar keuntungan buat diri mereka, sehingga mereka bisa menjadi institusi yang menghargai konsumen dan nasabahnya.

Posted on January 28, 2008, in Undang-undang. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan “trimo” terhadap putusan tersebut.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Siapa yang akan mulai??

    David
    HP. (0274)9345675

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 253 other followers

%d bloggers like this: